SIARAN PERS BNPB
17 NOVEMBER 2020
1.163/PERS-PUSDATINKK/BNPB/DIS.02.01/XI/2020
JAKARTA – BNPB menyelenggarakan geladi ruang atau tabletop exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) yang melibatkan berbagai pihak dalam penguatan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman Gunung Merapi. Kegiatan tersebut berlangsung pada 17 – 19 November 2020 di Yogyakarta.
Penyelenggaraan TTX dan TFG bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait ancaman dan risiko melalui sistem informasi dan komunikasi, termasuk peringatan dini. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang melibatkan multipihak dalam mengantisipasi dampak skenario terburuk erupsi Gunung Merapi dan memperkuat mekanisme kerja sama serta koordinasi penanganan darurat bencana yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Terakhir, latihan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap draf rencana kontingensi dan rencana operasi dan prosedur tetap yang disusun daerah terkait, khususnya saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) B. Wisnu Widjaja menyampaikan bahwa ini merupakan kesempatan baik bagi para pelaku TTX dalam memberikan masukan dan pengalaman untuk penanganann yang lebih baik.
“Empat target dari Latihan ini yakni mencegah terjadinya korban jiwa atau zero victim, kemudian sesedikit mungkin warga yang terdampak, meminimakan dampak ekonomi maupun infrastruktur,” ucap Wisnu dalam pembukaan acara bertema ‘Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana dalam Meningkatkan Ketangguhan dan Mengantisipasi Ancaman Erupsi Gunung Merapi pada Masa Pandemi COVID-19,’ di Yogyakarta, Selasa (17/11).
Sedangkan dalam menyikapi potensi ancaman bahaya ini, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Biwara Yuswantana mengatakan ada ruang yang perlu dipersiapkan yang sifatnya tidak terduga.
“Ini menjadi pertimbangan, apakah yang direncanakan dengan baik dalam TTX dan TFG ini dapat betul-betul meng-cover kondisi yang mungkin terjadi,” ujar Biwara.
Latihan geladi ruang ini merupakan tindak lanjut salah satu arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2020, yakni seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Wisnu menambahkan bahwa setiap gubernur, bupati, walikota harus segera menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan, khususnya menyikapi situasi Merapi saat ini.
“Dalam hal ini BNPB bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kabupaten menyelenggarakan latihan geladi ruang atau tabletop exercise ini,” ujar Wisnu
Urgensi kesiapsiagaan ini merespon kenaikan status vulkanik Gunung Merapi yang terus meningkat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status vulkanik dari level II (Waspada) menjadi level III (Siaga) pada 5 November 2020. Meskipun potensi bahaya tidak sebesar tahun 2010 lalu, potensi bahaya yang patut diwaspadai yaitu rantai penularan virus SARS-CoV2.
Di sisi lain, potensi bahaya banjir lahar dingin patut diwaspadai, khususnya di wilayah yang dilalui dan berdekatan dengan sungai-sungai berhulu dari puncak Gunung Merapi. Hal tersebut tidak terlepas dari musim penghujan yang sedang berlangsung.
Sementara itu, TFG yang difasilitasi oleh TNI bertujuan untuk menguji rencana kontinjensi dan rencana operasi yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpotensi terdampak, yakni Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten. Melalui TFG, para pelaku latihan mendapatkan gambaran visual dalam mengenali medan lapangan dan koordinasi yang harus diperankan. TFG ini akan dimainkan pada Kamis (19/11) dengan menggunakan media peta dua dimensi dan miniatur untuk menambah deskripsi secara visual kepada para peserta.
BNPB menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan TTX dan TFG yang dihadiri para pemangku kepentingan dari empat kabupaten yang berpotensi terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri dan lembaga nonpemerintah, seperti PMI, MDMC, LPBI NU dan YEU
Di tengah pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan sebagai peserta kegiatan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. BNPB juga mewajibkan dan memfasilitasi mereka untuk melakukan rapid test antigen di tempat acara.
Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
0 Comments