Yogyakarta, 30 September 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan kerja jajaran DPRD Kabupaten Magetan pada Selasa (29/09/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan informasi mengenai strategi penanggulangan bencana, khususnya dalam menghadapi kekeringan serta penanganan setelah berakhirnya status siaga darurat.

Dalam pertemuan tersebut, Manajer Pusdalops BPBD DIY, Julianto Wibowo, memaparkan mekanisme kesiapsiagaan dan rencana operasi penanganan kekeringan di DIY. Paparan mencakup alur dari peringatan dini, kaji situasi dan kebutuhan, penetapan status, hingga aktivasi mekanisme operasi dan mobilisasi sumber daya.

Untuk penanganan setelah penetapan status siaga darurat, BPBD DIY menyiapkan konsep Pos Pendamping dengan pola standby on call selama 24 jam dan tujuh hari. Operasi tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan perkembangan kekeringan, koordinasi dengan berbagai pihak, kaji cepat apabila terjadi eskalasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, serta evakuasi apabila diperlukan.

Strategi operasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemantauan kondisi wilayah dan sumber daya air, asesmen lokasi terdampak prioritas, rapat koordinasi multisektor, serta penyampaian laporan situasi dan rekomendasi kepada pimpinan. Personel dan peralatan disesuaikan dengan tingkat eskalasi kebencanaan.

Julianto juga menjelaskan pola pembiayaan penanganan kekeringan yang bersifat berjenjang. Pendanaan dapat bersumber dari APBD kabupaten/kota dan anggaran reguler BPBD, APBD kapanewon atau pemerintah wilayah, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pergeseran anggaran ketika alokasi reguler tidak mencukupi. Dukungan juga dapat diperoleh melalui kolaborasi PMI, CSR, BAZNAS, NGO, TNI/Polri, ASN, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.

Dalam penanganan kekeringan, dropping air menjadi salah satu bentuk respons jangka pendek. Namun, BPBD DIY mendorong agar upaya tersebut berjalan paralel dengan solusi yang lebih berkelanjutan, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi, jaringan air, hidran umum, reservoir, dan pemanfaatan mata air.

Paparan juga menunjukkan bahwa selama musim kemarau 2026, distribusi air bersih di DIY mencapai 9,62 juta liter pada periode 20 Juni hingga 28 September 2026. Distribusi tersebut mencakup sejumlah wilayah di Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

Selain respons darurat, BPBD DIY melakukan pemetaan sumber air sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko kekeringan. Hasil kajian di sejumlah lokasi di Gunungkidul menunjukkan adanya potensi sumber air, tetapi masih terdapat tantangan berupa keterbatasan debit, kemampuan pemulihan sumber air, kebutuhan energi listrik, serta perbedaan elevasi dalam proses pemompaan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, pertukaran pengalaman antara BPBD DIY dan DPRD Kabupaten Magetan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola penanggulangan bencana. Kolaborasi dan berbagi praktik antardaerah menjadi penting agar kesiapsiagaan, pengelolaan sumber daya, serta penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.