10 Dokumen terbaru
2026
Dokumen : RENJA 2026 Judul : RENCANA KERJA BPBD DIY Kategori : Informasi Berkala Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : Rencana Kerja (RENJA) yaitu dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). RENJA menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2026
Dokumen : Buletin Juli 2026 Judul : KEMARAU PANJANG DIMULAI, KEBAKARAN MENDOMINASI Kategori : Informasi Berkala Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : Buletin Kebencanaan BPBD DIY adalah sumber informasi bulanan yang dirancang untuk memberikan gambaran jelas mengenai kejadian dan potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap edisi buletin ini menyajikan laporan terkini tentang situasi kebencanaan, dilengkapi dengan data dan analisis yang mudah dipahami. Tujuan utama dari buletin ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Informasi dikemas secara humanis agar pembaca dapat dengan mudah mengerti kondisi di sekeliling mereka. Dengan memberikan edukasi tentang risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi, buletin ini membantu masyarakat tanggap, tangkas dan siap menghadapi bencana. buletin ini dapat diunduh dan dibagikan secara gratis. Mari kita bersama-sama menjadikan buletin ini sebagai alat untuk membangun komunitas yang lebih siap dan resilient, demi keselamatan dan kesejahteraan bersama.
2026
Dokumen : Buku Panduan Aplikasi PAMOR Judul : BUKU PANDUAN APLIKASI PAMOR UNTUK RESPONDER DAN MASYARAKAT Kategori : Informasi Serta Merta Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : Aplikasi PAMOR (Disaster Management Information System) merupakan sistem informasi penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung koordinasi, pelaporan, pemantauan, serta pengambilan keputusan dalam penanganan bencana secara cepat, terpadu, dan akurat. Aplikasi ini menghubungkan BPBD, responder, instansi terkait, dan masyarakat dalam satu platform digital guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Tujuan Aplikasi Mempermudah pelaporan kejadian bencana secara cepat. Mendukung koordinasi antara masyarakat, operator, dan responder. Menyediakan informasi kebencanaan secara real-time. Menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan berdasarkan data yang akurat.
2026
Dokumen : Daftar Informasi Publik Judul : DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2026 Kategori : Informasi Berkala Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : DIP adalah Daftar Informasi Publik, yaitu daftar yang memuat informasi publik yang wajib disediakan, diumumkan, dan dapat diakses oleh masyarakat dari suatu badan publik.
2026
Dokumen : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Judul : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMDA DIY TAHUN 2026 Kategori : Informasi Berkala Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 merupakan daftar informasi publik yang berdasarkan hasil uji konsekuensi ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan daftar ini bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan negara, proses penegakan hukum, perlindungan hak pribadi, rahasia jabatan, serta informasi lain yang apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan.
2026
Dokumen : Daftar Informasi Publik Judul : DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2026 Kategori : Informasi Berkala Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : DIP adalah Daftar Informasi Publik, yaitu daftar yang memuat informasi publik yang wajib disediakan, diumumkan, dan dapat diakses oleh masyarakat dari suatu badan publik.
2026
Dokumen : Peraturan Gubernur DIY Tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana Judul : Peraturan Gubernur DIY No 7 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana Kategori : Pergub Tahun : 2026 Nomor : 7 Tahun 2026 Keterangan : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan pedoman penyelenggaraan ketangguhan bencana di tingkat kalurahan/kelurahan. Peraturan ini mengatur kelembagaan, perencanaan, peningkatan kapasitas, koordinasi, pembinaan, serta peran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di DIY.
2026
Dokumen : Surat Keputusan Gubernur DIY No 199 Tahun 2026 Judul : Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di DIY Tahun 2026 Kategori : SK Siaga Darurat Tahun : 2026 Nomor : 199 Tahun 2026 Keterangan : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2026 mengatur tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpanjangan status siaga darurat berlaku mulai 20 April 2026 sampai dengan 15 Mei 2026 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kondisi serta perkembangan kebencanaan.
2026
Dokumen : Surat Keputusan Gubernur DIY No 81 Tahun 2026 Judul : Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di DIY Tahun 2026 Kategori : SK Siaga Darurat Tahun : 2026 Nomor : 81 Tahun 2026 Keterangan : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2026 mengatur tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpanjangan status siaga darurat berlaku mulai 20 Maret 2026 sampai dengan 19 April 2026 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kondisi serta perkembangan kebencanaan.
2026
Dokumen : Maklumat Pelayanan Judul : MAKLUMAT PELAYANAN BPBD DIY Kategori : Informasi Serta Merta Tahun : 2026 Nomor : - Keterangan : Maklumat Pelayanan Badan Publik adalah pernyataan tertulis resmi yang memuat keseluruhan rincian janji dan kesanggupan penyelenggara pelayanan publik (lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD) untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai komitmen moral sekaligus jaminan hukum bagi masyarakat, mencakup informasi penting mengenai prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, dan pernyataan kesediaan Badan Publik untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, sehingga mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
