 |  |  |  |  |  |  |
| LAPOR BENCANA | BERITA TERBARU | BILAH PPID | PETA BENCANA | LAPOR VIA WA | DATA BENCANA | LAPOR PENGUNGSI |
Gempa Bumi
Sumber BMKG
Tanggal : 07 Jul 2026, Jam : 01:47:27 WIB
Magnitudo : 4.3 SR, Kedalaman : 4 km
Potensi : Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Wilayah : Pusat gempa berada di darat 52 km Timur Laut Luwu Utara
Sinergi YAKKUM-BPBD DIY Dorong Penguatan Kapasitas Komunitas Hadapi Bencana
Yogyakarta — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui penerapan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) sebagai bagian dari pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana. Hal tersebut disampaikan Kepala Subbidang Pencegahan BPBD DIY, Agung Wicaksono, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Komunitas dalam Pengembangan Rencana Kontinjensi dan Penilaian Ketangguhan Desa yang diselenggarakan oleh YAKKUM Emergency Unit (YEU), Rabu (1/7/2026) di Hotel Manohara Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk memperkuat komunitas di wilayah rawan bencana agar mampu mengenali risiko, menyusun rencana, serta melakukan aksi pengurangan risiko bencana berbasis potensi lokal. Dalam pemaparannya, Agung menjelaskan bahwa PKD merupakan instrumen untuk mengukur tingkat ketangguhan kalurahan melalui identifikasi kapasitas, keterbatasan, serta kebutuhan penguatan penanggulangan bencana. Penilaian dilakukan melalui proses diskusi kelompok terarah (FGD) secara inklusif dan dilengkapi dengan verifikasi bukti pendukung. “Penilaian ketangguhan bukan sekadar memberikan skor, tetapi menjadi gambaran kondisi nyata kalurahan sebagai dasar menentukan langkah penguatan berikutnya,” jelasnya. PKD mencakup lima komponen utama, yaitu layanan dasar, dokumen dan kemitraan, pencegahan serta mitigasi, kesiapsiagaan darurat, dan kesiapsiagaan pemulihan. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, termasuk penguatan program kebencanaan. Melalui sinergi antara BPBD, pemerintah kalurahan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga kemanusiaan, pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana diharapkan semakin memperkuat kemandirian masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di DIY. ...
BPBD DIY Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk Perkuat Sinergi Penanggulangan Bencana
Yogyakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Selasa (30/6) di Ruang Rapat Pusdalops BPBD DIY. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY. Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya unsur Inspektorat DIY, Paniradya Kaistimewan, BPKA DIY, Bapperida DIY, jajaran pimpinan BPBD DIY, serta pejabat struktural dan tim kerja terkait. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD DIY, mulai dari aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan, hingga pemadam kebakaran dan penyelamatan. Melalui rapat koordinasi ini, BPBD DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan koordinasi yang semakin solid, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lebih terpadu, responsif, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. ...
BPBD DIY Berpartisipasi dalam Pengembangan Kerangka Impact-Based Forecasting untuk Memperkuat Aksi Merespon Peringatan Dini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut berpartisipasi dalam Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional tentang Pengembangan Kerangka Subnasional Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang diselenggarakan di Bandung pada 22–24 Juni 2026. Lokakarya ini mempertemukan sekitar 80 perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan untuk bersama-sama memperkuat implementasi Impact-Based Forecasting (IBF) di Indonesia. Berbeda dengan prakiraan cuaca konvensional, pendekatan IBF tidak hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga memprediksi dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sebelum bencana terjadi. Keikutsertaan BPBD DIY menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi risiko bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Pengalaman DIY dalam pengembangan IBF pada tingkat subnasional juga menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kerangka nasional yang lebih komprehensif. Lokakarya diikuti oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BMKG, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta BPBD dari berbagai daerah. Kegiatan ini difasilitasi oleh World Food Programme (WFP) dengan dukungan pendanaan dari UK Met Office melalui program WISER. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta membahas berbagai aspek penting dalam pengembangan kerangka subnasional IBF. Diskusi difokuskan pada penyelarasan regulasi, penguatan mekanisme berbagi data, standardisasi produk IBF, integrasi sistem peringatan dini, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan. Berbagai masukan tersebut menjadi landasan untuk menyempurnakan kerangka IBF agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, lokakarya juga memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Keterhubungan antara informasi peringatan dini dengan proses pengambilan keputusan menjadi salah satu fokus utama agar setiap informasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penyelenggaraan lokakarya ini menjadi momentum yang tepat di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi dampak El Niño dalam beberapa bulan mendatang. Melalui pengembangan produk dan advisori berbasis dampak, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin siap melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum risiko berkembang menjadi bencana. Hasil lokakarya akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan kerangka Impact-Based Forecasting di Indonesia, disertai penguatan koordinasi lintas sektor dan penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih operasional. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, sistem peringatan dini diharapkan mampu mendukung aksi yang lebih cepat, tepat, dan berdampak dalam upaya pengurangan risiko bencana. ...
