 |  |  |  |  |  |  |
| LAPOR BENCANA | BERITA TERBARU | BILAH PPID | PETA BENCANA | LAPOR VIA WA | DATA BENCANA | LAPOR PENGUNGSI |
Gempa Bumi
Sumber BMKG
Tanggal : 09 Jun 2026, Jam : 04:55:59 WIB
Magnitudo : 3.7 SR, Kedalaman : 7 km
Potensi : Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Wilayah : Pusat gempa berada di darat 27 km timur Konawe Utara
Tingkatkan Kewaspadaan , Kominfo DIY - BPBD Bersinergi Pastikan Lingkungan Kerja Aman dari Pohon Lapuk
Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan kerja dan menjaga kenyamanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY melaksanakan kegiatan mitigasi bencana berupa pemangkasan pohon (pruning) rawan tumbang. Aksi preventif ini digelar pada Kamis (04/06) mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan mitigasi ini dipusatkan di area kantor Kominfo DIY yang beralamat di Komplek Taman Hiburan Rakyat, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Pemangkasan ini menyasar pohon-pohon yang dinilai berisiko tinggi demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Pemangkasan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan menindaklanjuti hasil asesmen pohon menyeluruh yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 19 Mei lalu. Pohon-pohon tersebut memiliki dimensi diameter sekitar 30 cm dengan ketinggian mencapai 15 meter. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kelima pohon tersebut tumbuh berjajar di antara area bangunan kantor. Posisi ini dinilai sangat rawan karena kabel listrik utama dan kabel jaringan internet berada sejajar dengan dahan-dahan pohon. Demi menghindari risiko korsleting listrik, gangguan konektivitas jaringan internet publik, maupun potensi pohon tumbang, tim asesmen mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemotongan pohon hingga ke pangkalnya. Berkat koordinasi yang solid dan pengawasan ketat, seluruh kegiatan mitigasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik di kantor Kominfo DIY. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat terus berjalan guna meminimalkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi atau pohon lapuk di fasilitas-fasilitas pemerintahan. ...
Dari Peringatan ke Aksi: DIY Perkuat Sistem IBF untuk Lindungi Masyarakat dari Risiko Bencana
Sistem peringatan dini yang cepat, mudah dipahami, dan mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Melalui pendekatan Impact-Based Forecasting (IBF), masyarakat tidak hanya menerima informasi ancaman cuaca ekstrem, tetapi juga memahami potensi dampak serta langkah aksi dini yang perlu dilakukan. Upaya tersebut menjadi fokus dalam “Lokakarya Implementatif Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Penguatan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” yang berlangsung selama tiga hari, 2–4 Juni 2026 di Yogyakarta dan diselenggarakan oleh WFP Indonesia bersama Kemenko PMK, BNPB, BMKG, dan Pemda DIY. Dalam sambutannya, BNPB menegaskan bahwa AMPD menjadi pembahasan penting dalam penguatan sistem peringatan dini nasional. WFP Indonesia berharap kegiatan ini mampu melahirkan kerangka IBF yang disepakati bersama untuk memperkuat respons terhadap peringatan dini berbasis dampak. Sementara BMKG menyampaikan bahwa pendekatan IBF merupakan rekomendasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) agar informasi cuaca dan kebencanaan tidak hanya berfokus pada ancaman, tetapi juga dampak yang dapat diantisipasi masyarakat dan pemerintah. Kemenko PMK menambahkan bahwa bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat dikurangi melalui aksi dini yang tepat. Sedangkan BPBD DIY menekankan pentingnya gotong royong, sambatan, dan kemampuan adaptasi masyarakat DIY terhadap teknologi sebagai modal sosial dalam mendukung implementasi IBF. Selama dua hari pelaksanaan, peserta membahas penguatan sistem AMPD mulai dari regulasi, interoperabilitas data, hingga produk peringatan dini berbasis dampak. Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan integrasi “Satu Data DIY”, peningkatan lead time peringatan dini, pengembangan dashboard dan sistem digital terpadu, penggunaan data BMKG untuk sektor pertanian dan asuransi gagal panen, serta penguatan akses informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas. Selain itu, forum juga menyepakati pentingnya integrasi antarplatform informasi kebencanaan, penyajian informasi hingga tingkat desa/kelurahan, penggunaan kombinasi peta dan narasi teks dalam diseminasi peringatan dini, serta penyusunan trigger dan aksi dini lintas sektor yang lebih operasional. Pendekatan IBF juga diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis dampak melalui integrasi prakiraan cuaca, analisis risiko, dan rekomendasi aksi dini yang dapat langsung digunakan pemerintah daerah dan masyarakat. Pada hari ketiga, kegiatan difokuskan untuk mengintegrasikan hasil diskusi dua hari sebelumnya dengan kesiapan AMPD komunitas dan dukungan informasi IBF dari BMKG Yogyakarta. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, dan komunitas dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, interoperabilitas data, serta komponen peringatan dini bersama. Berbagai pembahasan meliputi kesiapan protokol komunitas di Gunungkidul dan Bantul, pemanfaatan data meteorologi dan klimatologi untuk AMPD, kebutuhan regulasi daerah, hingga finalisasi rekomendasi teknis dan tindak lanjut lintas sektor. Melalui lokakarya ini diharapkan terbangun sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat diterjemahkan menjadi aksi cepat, tepat, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan komunitas menghadapi bencana. ...
Setelah Gempa, Datang Ancaman Kedua: Seberapa Siap Yogyakarta Menghadapi Kebakaran Pascagempa?
Pagi 27 Mei 2006 masih tersimpan dalam ingatan banyak warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Guncangan kuat yang terjadi sesaat setelah matahari terbit merobohkan rumah, merusak bangunan, dan mengubah kehidupan ratusan ribu orang hanya dalam hitungan detik. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006 (setara sekitar Mw 6,4 dalam kajian seismologi terkini) merenggut lebih dari 5.700 jiwa serta menyebabkan kerusakan luas di Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, dan wilayah sekitarnya. Ingatan masyarakat terhadap peristiwa tersebut umumnya masih didominasi oleh gambaran bangunan runtuh dan korban akibat tertimpa material konstruksi. Pembahasan mengenai ancaman lanjutan setelah gempa masih relatif jarang muncul di ruang publik. Padahal dalam ilmu kebencanaan, guncangan tanah tidak selalu menjadi akhir dari sebuah bencana. Salah satu ancaman yang sering luput dari perhatian adalah kebakaran pascagempa (post-earthquake fire). Sejarah dunia menunjukkan bahwa sejumlah gempa besar justru diikuti oleh kebakaran yang memperparah kerusakan dan meningkatkan jumlah korban. Gempa San Francisco tahun 1906 dan Gempa Besar Kanto di Jepang tahun 1923 menjadi contoh bagaimana api dapat berkembang menjadi bencana kedua setelah guncangan berhenti. Risiko serupa bukan sesuatu yang mustahil terjadi di Yogyakarta. Letak wilayah ini berada pada kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi interaksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Aktivitas subduksi di selatan Pulau Jawa serta keberadaan sesar aktif menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang harus selalu siap menghadapi ancaman gempa bumi. Perspektif geologi menjelaskan bagaimana energi gempa dapat merusak bangunan dan infrastruktur. Perspektif analisis kebakaran melihat dampak lanjutan yang mungkin muncul setelah kerusakan tersebut terjadi. Kabel listrik dapat terputus atau terkelupas akibat guncangan. Peralatan elektronik berpotensi mengalami hubungan arus pendek setelah terjatuh. Regulator LPG dapat bergeser dari posisinya dan kompor dapat terguling saat masih digunakan. Gempa kuat mampu memunculkan banyak sumber penyulut dalam waktu yang hampir bersamaan. Karakteristik permukiman di Yogyakarta turut memengaruhi tingkat risiko tersebut. Kepadatan bangunan masih ditemukan di sejumlah kawasan perkotaan, sementara akses jalan lingkungan yang sempit dapat menghambat pergerakan kendaraan darurat. Penggunaan LPG yang luas dan keberadaan instalasi listrik pada bangunan lama juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tantangan berikutnya muncul pada tahap penanganan darurat. Kerusakan jalan, kepanikan masyarakat, serta gangguan komunikasi dapat memperlambat waktu respons petugas. Sebuah kebakaran kecil yang dalam kondisi normal dapat dikendalikan dengan cepat berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar ketika akses menuju lokasi terganggu. Kondisi seperti ini dikenal sebagai cascading disaster, yaitu ketika satu bencana memicu bencana lain yang memperparah situasi secara keseluruhan. Bayangkan sebuah gempa kuat mengguncang Yogyakarta pada malam hari. Aliran listrik padam di berbagai wilayah. Sebagian warga menyalakan lilin atau sumber penerangan darurat. Kebocoran gas yang tidak terdeteksi mulai memenuhi ruangan tertutup. Arus listrik kembali menyala dan menghasilkan percikan pada instalasi yang telah rusak. Titik api kemudian muncul pada saat masyarakat masih fokus menyelamatkan diri dari ancaman bangunan runtuh. Skenario tersebut bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak berhenti pada ancaman gempa semata. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, penggunaan regulator LPG yang memenuhi standar, pemahaman mengenai lokasi pemutus arus listrik utama, serta penyediaan alat pemadam api ringan merupakan langkah sederhana yang dapat mengurangi risiko. Gempa bumi tidak dapat dicegah. Dampaknya dapat diminimalkan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai risiko turunannya. Pengalaman tahun 2006 telah mengajarkan Yogyakarta tentang dahsyatnya kekuatan gempa. Pelajaran berikutnya yang perlu dipahami adalah bahwa api dapat menjadi ancaman kedua yang muncul setelah tanah berhenti berguncang. Daftar Pustaka Asian Development Bank (ADB), Bappenas, & World Bank. (2006). Preliminary damage and loss assessment: Yogyakarta and Central Java natural disaster. Asian Development Bank. https://www.adb.org/publications/preliminary-damage-and-loss-assessment-yogyakarta-and-central-java-natural-disaster Mascheri, G., Chieffo, N., Tondini, N., Pinto, C., & Lourenço, P. B. (2024). Assessing the cascading post-earthquake fire-risk scenario in urban centres. Sustainability, 16(20), 9075. https://doi.org/10.3390/su16209075 Nishino, T., et al. (2023). Probabilistic urban cascading multi-hazard risk assessment methodology for ground shaking and post-earthquake fires. Natural Hazards, 116, 2017–2043. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05802-0 Sulaeman, C., Dewi, L. C., & Triyoso, W. (2008). Karakterisasi sumber gempa Yogyakarta 2006 berdasarkan data GPS. Indonesian Journal on Geoscience, 3(1), 49–56. https://doi.org/10.17014/ijog.3.1.49-56 Varolgüneş, F., & Varolgüneş, S. (2025). Post-earthquake fires (PEFs) in the built environment: A systematic and thematic review of structural risk, urban impact, and resilience strategies. Fire, 8(6), 233. https://doi.org/10.3390/fire8060233 Vitorino, A., et al. (2024). Post-earthquake fire risk and loss assessment in urban areas. Innovative Infrastructure Solutions, 9, 35. https://doi.org/10.1007/s41062-023-01333-0 ...
