Yogyakarta, 22 September 2021. Dalam rangka persiapan menghadapi musim hujan di bulan mendatang, BPBD DIY mengadakan koordinasi pada Rabu, 22/9/21. Dengan mengundang seluruh komponen lembaga terkait, rapat diadakan secara daring melalui Zoom Meeting. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan beberapa lembaga turut menghadiri rapat secara luring di ruang rapat Pusdalops-PB BPBD DIY. Ibu Elia Ulfa, BMKG Staklim Yogyakarta menjadi narasumber dengan menjelaskan prakiraan awal musim hujan 2021-2022.

Berdasarkan penjelasan beberapa faktor pemicu musim hujan, diprakirakan terjadi hujan pada September 2021 Dasarian III. Sedangkan awal musim hujan DIY dimulai pada Oktober Dasarian I di kawasan Merapi dan Temon, Kulon Progo. Namun, wilayah Gunungkidul diperkirakan mengalami kemajuan satu Dasarian. Sedangkan, untuk Kabupaten/Kota lain diperkiraan sama dengan rata-rata.

BMKG Staklim Yogyakarta memprediksi adanya masa pancaroba pada akhir September hingga Oktober. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap kondisi tersebut seperti hujan sedang, hujan lebat yang disertai petir maupun angin. Dibuatnya press realese pada 27 Agustus oleh BMKG Staklim Yogyakarta menjadi pertimbangan mengajukan keputusan siaga darurat bencana banjir pada 10 Desember - 21 Desember 2021 di Kab. Bantul. Seluruh lembaga terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta antisipasi seperti pengungsian bencana di tingkat kalurahan dan penyiapan relawan. Kulon Progo utara dan sisi perbukitan Bantul dikategorikan sebagai kawasan rawan longsor. Sedangkan, daerah Kulon Progo selatan dan Bantul selatan seperti Imogiri dikategorikan wilayah rawan banjir.

Drs. Biwara Yuswantana, M.Si., Kepala Pelaksana BPBD DIY mengingatkan dan melalukan pengecekan terhadap kesiapan wilayah dalam menghadapi musim penghujan. Selain itu Ia memberi peringatan untuk meminimalisir pemicu terhadap bencana yang disebabkan oleh musim hujan. Komunikasi dan koordinasi seluruh lembaga daerah terkait penanggulangan bencana unuk dapat meningkatkan sesiapan terhadap potensi bencana yang terjadi. “Kami minta agar tiap BPBD kab/kota melaporkan secara komperhensif dan periodik untuk ini” tambah Beliau. (Nova/AS).