Yogyakarta, 27 Juli 2022. BNPB bersama BPBD Kabupaten/Kota seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di sekitarnya yang terdiri dari 15 BPBD Prov/Kab/Kota antara lain BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD Kabupaten Kulon Progo, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BPBD Kabupaten Purworejo, BPBD Kabupaten Kebumen, BPBD Kabupaten Wonosobo, BPBD Kabupaten Temanggung, BPBD Kabupaten Boyolali, BPBD Kabupaten Klaten, BPBD Kabupaten Sukoharjo, BPBD Kota Surakarta dan BPBD Kabupaten Grobogan mengadakan workshop identifikasi dukungan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana di Yogyakarta.

Acara yang akan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 26 – 28 Juli 2022 bertujuan dapat tersedianya data dan atau informasi terkait perencanaan di bidang logistik dan peralatan, tersedianya data atau informasi terkait kerjasama/koordinasi yang sudah dibangun BPBD seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemangku kepentingan lain dalam merespon bencana, serta tersedianya data terkait potensi kapasitas logistik dan peralatan yang tersedia.

Workshop dibuka secara daring oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan Ir. Ibnu Asur, M.M. Dilanjutkan sambutan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kesiapan logistik dan peralatan dalam menyediakan dukungan yang dibutuhkan menentukan keberhasilan petugas dalam melakukan respon bencana. Di sisi lain bagaimana mengelola bantuan logistik sebagai bagian bantuan kemanusiaan dalam memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Disampaikan pula target pengelolaan logistik dan peralatan efektif dan efisien pada seluruh fase (prabencana-siaga-darurat) dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan melalui kolaborasi dan penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Optimalisasi kinerja logistik bantuan kemanusiaan mensyaratkan bahwa semua hubungan antar pihak atau pelaku yang telibat dalam penanggulangan bencana dikelola melalui pendekatan terpadu.

"Perbaikan-perbaikan dalam sistem penanganan serta pengelolaan kebutuhan dasar logistik dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana DIY harus terus dilakukan", tegas Biwara. Hal ini untuk mengurangi risiko bencana di wilayah DIY. Diperlukan kesadaran yang tinggi oleh para pihak untuk membangun koordinasi agar tidak terjadi overlapping ataupun kebutuhan yang terabaikan. Kolaborasi dengan pihak dunia usaha serta Lembaga non pemerintah serta penguatan jejaring akan mempermudah komunikasi dan koordinasi untuk menggerakkan sumberdaya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam hal ini BPBD DIY untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana, salah satunya adalah dengan pertemuan Klaster Logistik yang melibatkan mitra dari dunia usaha dan Lembaga non pemerintah serta pembentukan tim update data logistik DIY. Melalui pembentukan tim update data logistik dan peralatan DIY tersebut, ada perluasan cakupan dari sebelumya fokus pada pengelolaan logistik di tingkat provinsi, bertambah dengan melaksanakan pembinaan dan advokasi pemenuhan kebutuhan logistik ditingkat kabupaten/kota. 

Dalam workshop tersebut  juga dilakukan pengisian form dan uji coba aplikasi identifikasi INALOGPAL yang berisi data inventaris logistik dan peralatan penanggulangan bencana, laporan ketersediaan barang serta kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki pada masing-masing BPBD Kabupaten/Kota. (Ekf)