Yogyakarta, 14 Oktober 2026 – BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana DIY bertema “Monitoring dan Evaluasi Layanan Pusdalops PB BPBD Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta” pada Rabu (14/10/2026), di Ruang Rapat D Lantai II Gedung BPBD DIY.

Kegiatan ini diikuti unsur Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD kabupaten/kota se-DIY. Rakornis bertujuan mengevaluasi pelaksanaan layanan, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengendalian operasi kebencanaan.

Kegiatan diterima oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD DIY, Ajun Eka Priyanti, S.E., M.M., dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu Dwi Ernawati, S. Sos, MPA dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Indrayanto dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY.

Dalam paparannya, Erna menyampaikan materi tentang penguatan layanan Pusdalops PB dalam perspektif pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa Pusdalops bukan sekadar pusat pemantauan kejadian, melainkan simpul informasi dan koordinasi yang menghubungkan peringatan dini, pengambilan keputusan, dan tindakan penanganan bencana.

Penguatan layanan Pusdalops perlu disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana di DIY, termasuk gempa bumi, cuaca ekstrem, erupsi Merapi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, serta gelombang ekstrem dan abrasi. Informasi yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi diperlukan untuk mendukung keputusan pemerintah serta menentukan prioritas penanganan dan sumber daya.

Erna juga menyoroti pentingnya integrasi data lintas instansi, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keandalan sarana pendukung. Pengembangan layanan perlu dilakukan secara bertahap melalui konsolidasi data dan prosedur, standardisasi pelaporan, integrasi sistem informasi, serta simulasi dan evaluasi berkala. Dengan demikian, Pusdalops dapat memberikan dukungan yang lebih optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Sementara itu, Indrayanto membahas perspektif dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan Pusdalops PB. Ia menekankan pentingnya pengendalian operasi yang sistematis melalui rencana operasi yang jelas, informasi yang dapat diandalkan, pembagian tugas dan garis komando, serta komunikasi yang efektif. Masyarakat juga membutuhkan informasi kebencanaan yang dapat dijadikan rujukan, akses pelaporan, dan komunikasi krisis yang konsisten.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta untuk bertukar pengalaman, menyampaikan kendala, dan membahas upaya perbaikan layanan Pusdalops di masing-masing kabupaten/kota.

Melalui Rakornis ini, BPBD DIY berharap hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar peningkatan layanan Pusdalops PB secara berkelanjutan. Sinergi antardaerah dan lintas instansi diharapkan semakin kuat sehingga informasi kebencanaan dapat dikelola secara lebih baik dan pengendalian operasi berjalan efektif untuk mendukung keselamatan masyarakat.