Yogyakarta, 05 Oktober 2022. BPBD DIY mengadakan Rakornis atau Rapat Koordinasi Teknis Penanganan kedaruratan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan tahun 2022 di ruang rapat lantai II BPBD DIY dengan narasumber Kepala Staklim DIY Ibu Reni Kraningstyas, S.P.,M.Si dan Kabid SDA dan Drainase Dinas PUPESDM bapak Subarja, ST dan dihadiri oleh 39 orang perwakilan dari BPBD DIY, BPBD Kabupaten/Kota, selain itu juga hadir perwakilan Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, Lanal Yogyakarta, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pariwisata DIY, Basarnas DIY, dan lainnya.
Dalam rapat tersebut BMKG memberikan informasi bahwasannya prakiraan awal musim hujan 2022/2023 wilayah D.I Yogyakarta pada umumnya terjadi pada bulan Oktober Dasarian II kecuali Kulon Progo (Nanggulan, Sentolo), untuk Sleman (Minggir & Moyudan), Bantul (Sedayu & Pajangan) terjadi pada bulan November dasarian I.
Sedangkan puncak musim hujan 2022/2023 wilayah D.I Yogyakarta terjadi pada bulan Desember 2022 (Januari dan Februari 2023). Sifat musim hujan di wilayah D.I. Yogyakarta bervariasi yaitu normal – atas normal. Disampaikan pula bahwa prakiraan panjang musim hujan di wilayah D.I. Yogyakarta bervariasi 17 s/d 19 dasarian, umumnya dominan 18 dasarian terjadi di Yogyakarta bagian tengah dan Selatan. Prakiraan awal musim hujan di wilayah D.I. Yogyakarta umumnya maju 1 hingga 2 dasarian. Prakiraan akhir musim hujan 2022/2023 wilayah D.I Yogyakarta pada umumnya terjadi pada bulan April dasarian 1 dan 2.
Oleh karena itu diharapkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi terjadinya cuaca dan iklim ekstrim (hujan lebat disertai angin kencang dan petir, tanah Longsor ) di DIY yang berdampak pada terjadinya bencana Hidrometeorologi pada musim hujan 2022/2023, para petani menyesuaikan pola tanaman dan masyarakat umum untuk bersiap siaga mewaspadai potensi bencana pada saat hujan hingga puncak musim hujan 2022/2023 di DIY.
Dengan adanya prakiraan hujan tersebut perlu diketahui beberapa dampak yang terjadi saat musim hujan kedepan seperti terjadinya banjir dan tanah longsor di D.I Yogyakarta oleh karena itu perlu adanya antisipasi lebih lanjut. Selain itu juga terdapat pemaparan materi terkait antisipasi potensi banjir dan tanah longsor di daerah DIY dengan ditayangkan beberapa bagan yang menggambarkan peta wilayah Yogyakarta dan di jelaskan titik-titik mana saja yang memiliki potensi genangan atau banjir.
Antisipasi potensi banjir dan longsor di D.I.Yogyakarta yang dilakukan Dinas PUPESDM DIY antara lain sumber daya manusia untuk pengendalian banjir yang berjumlah 105 orang petugas siaga banjir. Sarana dan prasarana juga dipersiapkan antara lain 9 peralatan radio pangil, 19 Handy Talky yang tersebar di D.I.Yogyakarta, serta peralatan dan perlengkapan pendukuing lainnya seperti GPS, Kamera Digital, gergaji mesin, perahu karet, dsb. Selain itu juga menyediakan karung dan bronjong kawat, mendirikan pos pengamatan yaitu pos hujan dan data hujan di 34 titik lokasi, pos klimatologi dan data 5 titik lokasi, pos AWLR 18 titik lokasi, dan pos Geohidro/PDAT 6 titik lokasi, dan juga alat berat excavator 2 unit, dump truck 2 unit, dan pick up 2 unit.
Dalam rapat tersebut bapak Lilik Andi Aryanto, Kabid Penanganan Darurat BPBD memberikan kesempatan kepada perwakilan BPBD Kabupaten/Kota untuk melaporkan apa yang terjadi di wilayahnya serta antisipasinya. BPBD Kabupaten Bantul akan mengajukan penetapan masa siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang kepada Bupati pada 26 September – 25 Desember 2022. Dengan mengaktifkan 29 pok pantau di 29 kalurahan. Untuk BPBD Kabupaten Kulon Progo telah memproses SK Tangaap Darurat selama 14 hari, jika kejadian meluas akan diperpanjang. Di Kulon Progo telah terbentuk 73 FPRB dari 75 yang dianalisis BPBD DIY. BPBD Kabupaten Gunungkidul telah memiliki 79 FPRB Kalurahan dari 144 kalurahan, ada 30 sekolah yang berstatus SPAB. BPBD Kota Yogyakarta memiliki SDM 17 petugas Pusdalops, 24 TRC, pendamping kecamatan 15 orang, dan pengemudi mobil jenazah 12 orang. Sedangkan BPBD Kabupaten Sleman memiliki SDM sebanyak 30 petugas TRC dan sedang memproses SK Siaga Darurat yang dimungkinkan hingga Desember 2022.
Tak hanya BPBD Kabupaten/Kota yang bersiap dalam menghadapi musim hujan, namun seluruh OPD dan relawan penanggulangan bencana secara intens akan berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk memonitoring kebencanaan, dan menyiagakan personil di masing-masing bidang.
(Mieta/Ekf)
0 Komentar