Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program di tingkat daerah. Salah satunya adalah Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang disosialisasikan pada Selasa, 1 Oktober 2025, di Pendopo Rumah Rakyat Wali Kota Mojokerto.
Kegiatan ini dipimpin oleh BNPB dengan dukungan Tim SIAP SIAGA, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, BPBD, serta kecamatan dari berbagai wilayah.

Kecamatan sebagai Ujung Tombak Pelayanan Dasar Bencana

Dalam arah kebijakan yang disampaikan oleh Drs. Edi Suharmanto, M.Si., Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana.
Pelaksanaan teknisnya mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, yang mencakup tiga layanan dasar:

1. Pelayanan informasi rawan bencana,
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Beliau menekankan pentingnya peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan dasar, karena unit inilah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Meski secara kewenangan SPM berada di kabupaten/kota, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah kecamatan.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Lucy Dickinson, Team Leader Program SIAP SIAGA, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multipihak. Menurutnya, peningkatan ketangguhan hanya dapat dicapai jika pemerintah, organisasi mitra, dan masyarakat bekerja bersama secara berkelanjutan.

Sinergi KENCANA dan Program Ketangguhan Daerah

Melalui sesi diskusi panel yang dipandu oleh Mas Suud, para narasumber menjelaskan filosofi Gerakan KENCANA sebagai upaya membangun ketangguhan kolektif di tingkat kawasan. Pendekatan ini didasarkan pada konsep risiko bencana, yaitu kombinasi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
KENCANA menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas kecamatan, sehingga risiko bencana di daerah tersebut dapat ditekan secara bertahap.

Sesi diskusi juga menyoroti sinergi antara KENCANA dan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Kecamatan diharapkan menjadi “indung” atau pusat penguatan bagi desa-desa di sekitarnya, terutama di wilayah terpencil. Integrasi ini sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai instrumen pembangunan daerah, termasuk Indeks Ketangguhan Kawasan, yang membuka peluang dukungan program maupun investasi.

Kegiatan ini juga menampilkan berbagai praktik baik dari daerah.
Perwakilan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berbagi pengalaman membangun ketangguhan di wilayah kepulauan yang memiliki risiko bencana tinggi. Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Timur memaparkan strategi dalam memperluas penerapan KENCANA di wilayahnya melalui pendekatan partisipatif.
Dari lapangan, perwakilan Kecamatan Winongan dan Kecamatan Menangan turut membagikan pengalaman nyata dalam menggerakkan masyarakat, membentuk relawan, serta melaksanakan aksi pengurangan risiko bencana secara langsung.

Moderator menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan KENCANA sangat bergantung pada peran aktif pemerintah kecamatan yang mampu membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat.
Melalui KENCANA, pemerintah berupaya menumbuhkan gerakan bersama untuk menjadikan Indonesia lebih tangguh terhadap bencana — sebuah gerakan kolektif dari, oleh, dan untuk masyarakat.