Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, salah satunya adalah siklon tropis. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, BPBD DIY bersama para pemangku kepentingan menggelar rangkaian diskusi untuk menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon) Siklon Tropis. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi dampak siklon tropis di masa mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si, menegaskan bahwa hasil dari penyusunan renkon siklon tropis ini akan menjadi elemen penting dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Mengingat terbatasnya anggaran bencana di DIY, Noviar menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas daerah dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten, serta melibatkan badan usaha, komunitas, dan relawan.

Dalam proses penyusunan renkon ini, pendekatan antisipatif sangat ditekankan. Perwakilan World Food Programme (WFP), Erik Parmanto Nugroho, menjelaskan bahwa langkah antisipatif melalui peringatan dini harus menjadi prioritas. Pengalaman dari siklon tropis Cempaka pada tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan skenario penanganan. Pendekatan ini melibatkan tiga pilar utama, yakni peringatan dini, tindakan dini, dan pendanaan dini, yang bertujuan mengurangi dampak bencana.

Di sisi lain, masalah pendanaan menjadi salah satu fokus utama diskusi. Pembiayaan bencana di DIY terbagi menjadi dua tahap, yaitu pra-bencana dan tanggap darurat. Menurut Pak Edi, pembiayaan pra-bencana di tingkat nasional didukung oleh dana kontingensi, sementara untuk daerah, lebih banyak mengandalkan anggaran rutin. Sedangkan untuk tahap darurat, Dana Siap Pakai (DSP) dapat digunakan untuk penanganan cepat.

Selain itu, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY, M. Taufiq AR, menyoroti pentingnya validitas data dalam perencanaan aksi antisipatif. Ia juga menyebutkan bahwa wilayah selatan DIY, seperti Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, menjadi fokus penganggaran untuk menghadapi potensi siklon tropis, mengingat karakteristik geografis dan kerentanannya terhadap bencana.

Pendekatan yang disarankan dalam penanganan bencana adalah koordinasi yang erat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tindakan antisipatif.

Dengan tersusunnya dokumen renkon dan rencana aksi antisipatif yang baik, DIY diharapkan dapat merespons peringatan dini siklon tropis secara lebih cepat dan efektif. Melalui kolaborasi yang solid, daerah ini akan semakin siap menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang, sekaligus melindungi keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan.