YOGYAKARTA — Pendekatan ilmiah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ketangguhan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengemuka dalam Webinar Series peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 dan refleksi 20 tahun Gempa Jogja, saat Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. memaparkan pentingnya kebijakan berbasis sains (science-based policy) dalam mitigasi gempa bumi dan tsunami.

Dalam paparannya, Dwikorita menegaskan bahwa pascagempa 2006, riset kegempaan di Yogyakarta berkembang pesat, salah satunya melalui pemetaan mikrozonasi yang dilakukan bersama tim akademisi dan BMKG. Pemetaan ini memberikan gambaran detail mengenai tingkat kerawanan di skala lokal, termasuk bagaimana kondisi tanah memengaruhi kekuatan guncangan.

“Amplifikasi guncangan tidak hanya ditentukan oleh jarak dari pusat gempa, tetapi sangat dipengaruhi oleh karakter tanah setempat,” jelasnya.

Ia mencontohkan wilayah di sepanjang bantaran Sungai Opak yang memiliki tingkat amplifikasi tinggi akibat struktur sedimen yang halus dan lembab. Kondisi ini membuat gelombang gempa menjadi lebih kuat, sehingga kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, hasil mikrozonasi harus menjadi dasar dalam penyusunan tata ruang dan penerapan standar bangunan tahan gempa, terutama untuk infrastruktur vital. Tanpa pendekatan ini, risiko kerusakan akan tetap tinggi meskipun teknologi konstruksi terus berkembang.

Selain itu, Dwikorita mengungkapkan bahwa hasil studi terbaru menunjukkan Sesar Opak bukanlah satu patahan tunggal, melainkan sistem sesar kompleks dengan pola flower structure di dekat permukaan. Artinya, zona potensi bahaya bisa lebih luas dari yang selama ini diperkirakan.

Ia juga menjelaskan bahwa sesar tersebut termasuk kategori blind fault atau patahan buta, yang tidak selalu tampak hingga ke permukaan, sehingga meningkatkan tantangan dalam identifikasi risiko. Hingga kini, energi yang dilepaskan pascagempa 2006 dinilai belum sepenuhnya setara dengan energi utama, sehingga kewaspadaan terhadap potensi gempa di masa depan tetap diperlukan.

Dalam konteks regional, ancaman yang lebih besar datang dari zona subduksi di selatan Jawa. Dwikorita menyebut adanya potensi gempa megathrust hingga magnitudo 8,7 yang dapat memicu tsunami. Bahkan, saat ini diperkirakan berada dalam fase kritis menjelang siklus ulang gempa besar.

Sebagai contoh penerapan mitigasi berbasis sains, ia menyoroti pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dirancang tahan terhadap gempa besar dan tsunami. Infrastruktur ini dilengkapi dengan lantai mezanin dan lantai dua yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara bagi ribuan orang.

“Ini contoh bagaimana sains diterjemahkan menjadi kebijakan dan desain infrastruktur yang menyelamatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) juga terus dilakukan. BMKG telah menambah sensor-sensor yang mampu mendeteksi gempa kecil, karena sering kali terdapat pola peningkatan aktivitas sebelum gempa besar terjadi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada teknologi deteksi, melainkan pada kecepatan distribusi informasi kepada masyarakat. Tanpa jaringan komunikasi yang cepat dan andal, peringatan dini tidak akan efektif dalam menyelamatkan nyawa.

Menutup paparannya, Dwikorita menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang berpijak pada sains. Menurutnya, keputusan pembangunan dan mitigasi harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah agar mampu melindungi masyarakat secara optimal.

Paparan ini semakin memperkaya diskusi dalam rangkaian webinar HKB 2026 yang tidak hanya mengedepankan refleksi, tetapi juga mendorong integrasi ilmu pengetahuan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun Yogyakarta yang lebih tangguh terhadap bencana.(fm)