Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut berpartisipasi dalam Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional tentang Pengembangan Kerangka Subnasional Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang diselenggarakan di Bandung pada 22–24 Juni 2026.

Lokakarya ini mempertemukan sekitar 80 perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan untuk bersama-sama memperkuat implementasi Impact-Based Forecasting (IBF) di Indonesia. Berbeda dengan prakiraan cuaca konvensional, pendekatan IBF tidak hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga memprediksi dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sebelum bencana terjadi.

Keikutsertaan BPBD DIY menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi risiko bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Pengalaman DIY dalam pengembangan IBF pada tingkat subnasional juga menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kerangka nasional yang lebih komprehensif.

Lokakarya diikuti oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BMKG, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta BPBD dari berbagai daerah. Kegiatan ini difasilitasi oleh World Food Programme (WFP) dengan dukungan pendanaan dari UK Met Office melalui program WISER.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta membahas berbagai aspek penting dalam pengembangan kerangka subnasional IBF. Diskusi difokuskan pada penyelarasan regulasi, penguatan mekanisme berbagi data, standardisasi produk IBF, integrasi sistem peringatan dini, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan. Berbagai masukan tersebut menjadi landasan untuk menyempurnakan kerangka IBF agar dapat diterapkan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, lokakarya juga memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Keterhubungan antara informasi peringatan dini dengan proses pengambilan keputusan menjadi salah satu fokus utama agar setiap informasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penyelenggaraan lokakarya ini menjadi momentum yang tepat di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi dampak El Niño dalam beberapa bulan mendatang. Melalui pengembangan produk dan advisori berbasis dampak, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin siap melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum risiko berkembang menjadi bencana.

Hasil lokakarya akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan kerangka Impact-Based Forecasting di Indonesia, disertai penguatan koordinasi lintas sektor dan penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih operasional. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, sistem peringatan dini diharapkan mampu mendukung aksi yang lebih cepat, tepat, dan berdampak dalam upaya pengurangan risiko bencana.