Selasa, 14 Juli 2026, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Logistik dan Peralatan bersama BPBD kabupaten/kota se-DIY sebagai upaya memperkuat koordinasi kesiapsiagaan logistik dan peralatan menghadapi potensi bencana, khususnya kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY, Ibu Yemmy Rianawati, S.T., M.T., yang mengawali rapat dengan mendorong seluruh BPBD kabupaten/kota menyelesaikan pelaksanaan stock opname logistik dan peralatan Semester I Tahun 2026.

Rakornis membahas perkembangan stok logistik dan peralatan penanggulangan bencana, distribusi bantuan selama periode Januari–Juni 2026, serta kesiapan daerah menghadapi ancaman kekeringan. Selain itu, disampaikan pula rencana penyaluran hibah peralatan penanggulangan bencana kepada 18 kelompok penerima yang terdiri atas Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Kampung Tangguh Bencana (KTB), dan organisasi penggiat kebencanaan.

Dalam rapat juga dipaparkan perkembangan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di seluruh DIY. Kabupaten Gunungkidul dan Bantul telah menetapkan status siaga darurat, sementara DIY, Sleman, dan Kulon Progo masih dalam proses penetapan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Masing-masing BPBD kabupaten/kota turut menyampaikan kondisi terkini. Kabupaten Kulon Progo melaporkan mulai berkurangnya stok paket permakanan, sementara bantuan bronjong dari BPBD DIY telah dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Kabupaten Bantul masih menangani dampak banjir dan tanah longsor, serta mulai mengantisipasi penyebaran antraks melalui koordinasi lintas sektor. Kota Yogyakarta melaporkan kebutuhan logistik untuk rehabilitasi rumah terdampak pohon tumbang dan bangunan roboh, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Sleman menyampaikan tingginya kebutuhan bronjong untuk penanganan longsor dan kerusakan infrastruktur.

Menghadapi musim kemarau, seluruh daerah di wilayah DIY telah melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain droping air bersih, dengan berkoordinasi dengan BAZNAS, PMI, BBWS Serayu Opak, perguruan tinggi, dan organisasi sosial, serta pemetaan wilayah yang mengalami krisis air. Namun demikian, beberapa daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran operasional, berkurangnya debit air sumur bor, kerusakan pompa air, hingga minimnya sarana penampungan air di masyarakat.

Melalui Rakornis ini, BPBD DIY berharap koordinasi lintas daerah semakin kuat sehingga pemenuhan kebutuhan logistik, distribusi bantuan, serta penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi guna melindungi masyarakat dari dampak bencana.