Yogyakarta, 8 April 2026. Menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang di tahun 2026, BPBD DIY menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan bersama berbagai perangkat daerah dan mitra terkait pada Rabu, 8 April 2026 di Ruang Rapat B BPBD DIY. Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyatukan strategi menghadapi risiko kekeringan yang diperkirakan meningkat pada pertengahan tahun.

Rapat dipimpin oleh JF Kedaruratan BPBD DIY, Suharyanto Budi Setiyawan, S.T., yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan mulai pada akhir April hingga awal Mei, dengan durasi yang lebih panjang dari biasanya. Bahkan, terdapat peluang munculnya fenomena El Niño dengan kategori lemah hingga moderat yang berpotensi mengurangi curah hujan secara signifikan.

Kondisi tersebut tentu berdampak luas, mulai dari kekeringan meteorologis hingga berimbas pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga kesehatan masyarakat. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026, dengan periode paling rawan kekeringan berada pada Juli hingga September.

Dalam rapat tersebut, BMKG juga memaparkan bahwa sebagian besar wilayah DIY akan mengalami sifat musim kemarau “bawah normal”, yang berarti kondisi lebih kering dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Curah hujan pada April hingga Juni pun diprediksi berada pada kategori rendah.

Mengantisipasi hal ini, berbagai perangkat daerah telah menyiapkan langkah konkret. Dinas Sosial DIY, misalnya, telah menyiapkan distribusi air bersih hingga 50 tangki, sementara Dinas Pertanian fokus pada optimalisasi irigasi dan efisiensi penggunaan air melalui pompa dan jaringan perpipaan. Dari sisi sumber daya air, pengelolaan embung, waduk, hingga sumur bor terus dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan air.

Dukungan juga datang dari berbagai pihak, seperti BBWS Serayu Opak yang menginventarisasi sumber air alternatif, PMI dengan kesiapan armada tangki air, hingga PLN yang memastikan pasokan listrik tetap stabil untuk operasional pompa air. Sementara itu, Dinas Kesehatan turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit akibat kekeringan seperti ISPA dan diare.

Di tingkat kabupaten/kota, kesiapsiagaan juga terus diperkuat. Gunungkidul menjadi salah satu wilayah dengan antisipasi paling besar dengan menyiapkan hingga 1.500 tangki air. Bantul, Kulon Progo, dan Sleman juga telah menyiapkan berbagai skenario distribusi air bersih sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Meski distribusi air bersih menjadi solusi cepat, dalam rapat ini juga disepakati bahwa penanganan kekeringan tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. Diperlukan strategi berkelanjutan seperti pemetaan wilayah rawan, integrasi data sumber air, serta kajian cadangan air tanah untuk memastikan ketahanan air di masa depan.

Selain itu, peran masyarakat juga dinilai sangat penting. Edukasi terkait penghematan air, pemanfaatan sumber air alternatif, hingga kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan perlu terus digencarkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Melalui rapat koordinasi ini, BPBD DIY menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi kemarau panjang bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja bersama lintas sektor. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah antisipatif yang matang, diharapkan dampak kekeringan di tahun 2026 dapat diminimalkan.