Sistem peringatan dini yang cepat, mudah dipahami, dan mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Melalui pendekatan Impact-Based Forecasting (IBF), masyarakat tidak hanya menerima informasi ancaman cuaca ekstrem, tetapi juga memahami potensi dampak serta langkah aksi dini yang perlu dilakukan. Upaya tersebut menjadi fokus dalam “Lokakarya Implementatif Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Penguatan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” yang berlangsung selama tiga hari, 2–4 Juni 2026 di Yogyakarta dan diselenggarakan oleh WFP Indonesia bersama Kemenko PMK, BNPB, BMKG, dan Pemda DIY.

Dalam sambutannya, BNPB menegaskan bahwa AMPD menjadi pembahasan penting dalam penguatan sistem peringatan dini nasional. WFP Indonesia berharap kegiatan ini mampu melahirkan kerangka IBF yang disepakati bersama untuk memperkuat respons terhadap peringatan dini berbasis dampak. Sementara BMKG menyampaikan bahwa pendekatan IBF merupakan rekomendasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) agar informasi cuaca dan kebencanaan tidak hanya berfokus pada ancaman, tetapi juga dampak yang dapat diantisipasi masyarakat dan pemerintah. Kemenko PMK menambahkan bahwa bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat dikurangi melalui aksi dini yang tepat. Sedangkan BPBD DIY menekankan pentingnya gotong royong, sambatan, dan kemampuan adaptasi masyarakat DIY terhadap teknologi sebagai modal sosial dalam mendukung implementasi IBF.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta membahas penguatan sistem AMPD mulai dari regulasi, interoperabilitas data, hingga produk peringatan dini berbasis dampak. Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan integrasi “Satu Data DIY”, peningkatan lead time peringatan dini, pengembangan dashboard dan sistem digital terpadu, penggunaan data BMKG untuk sektor pertanian dan asuransi gagal panen, serta penguatan akses informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas. Selain itu, forum juga menyepakati pentingnya integrasi antarplatform informasi kebencanaan, penyajian informasi hingga tingkat desa/kelurahan, penggunaan kombinasi peta dan narasi teks dalam diseminasi peringatan dini, serta penyusunan trigger dan aksi dini lintas sektor yang lebih operasional. Pendekatan IBF juga diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis dampak melalui integrasi prakiraan cuaca, analisis risiko, dan rekomendasi aksi dini yang dapat langsung digunakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pada hari ketiga, kegiatan difokuskan untuk mengintegrasikan hasil diskusi dua hari sebelumnya dengan kesiapan AMPD komunitas dan dukungan informasi IBF dari BMKG Yogyakarta. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, dan komunitas dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, interoperabilitas data, serta komponen peringatan dini bersama. Berbagai pembahasan meliputi kesiapan protokol komunitas di Gunungkidul dan Bantul, pemanfaatan data meteorologi dan klimatologi untuk AMPD, kebutuhan regulasi daerah, hingga finalisasi rekomendasi teknis dan tindak lanjut lintas sektor. Melalui lokakarya ini diharapkan terbangun sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat diterjemahkan menjadi aksi cepat, tepat, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan komunitas menghadapi bencana.