Yogyakarta, 08 September 2026 – Penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan mengandalkan penyaluran air bersih. Pemanfaatan sumber air yang tersedia di wilayah terdampak menjadi salah satu alternatif yang terus dikembangkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi Pemda DIY, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Polda DIY dalam kegiatan penyaluran bantuan air bersih sekaligus uji coba mesin water treatment di Dusun Pudak, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Senin (7/9/2026).

Uji coba water treatment menjadi bagian dari upaya mencari alternatif penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat sementara. Air dari sumber yang belum dapat dimanfaatkan secara langsung diolah melalui sejumlah tahapan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Tim Instruktur/Operator Alutsista/Almatsus Polda DIY, Ipda Kasworo, menjelaskan Polda DIY memiliki lima unit water treatment yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Peralatan tersebut dapat mengolah air dari berbagai sumber, termasuk air sungai, air payau, maupun air laut.

“Alat ini bisa mengubah air yang tidak layak dikonsumsi menjadi air yang layak dikonsumsi. Kami juga memiliki alat untuk mengecek pH dan TDS untuk memastikan air yang dihasilkan memang layak untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Dalam satu jam, satu unit mesin mampu mengolah sekitar 1.000 liter air. Sekitar 40 persen hasil pengolahan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan 60 persen lainnya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY, KPH Yudanegara, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, agar Pemda DIY terus bersinergi dengan Polda DIY dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan air bersih.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, menyampaikan BPBD DIY telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga akhir September 2026.

“Semoga hal ini bisa membantu para warga yang kesehariannya sulit mendapat air bersih,” tuturnya.

Bagi masyarakat Tepus, bantuan tersebut menjadi sangat berarti. Wiyono, salah satu warga, mengatakan selama musim kemarau warga masih bergantung pada bantuan air bersih. Ketika persediaan di tandon menipis, masyarakat harus membeli air dengan harga sekitar Rp150 ribu per tangki.

Melalui sinergi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi, penanganan kekeringan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air hari ini. Optimalisasi sumber air yang tersedia, disertai edukasi penggunaan air secara bijak, menjadi bagian dari langkah membangun ketangguhan masyarakat menghadapi kekeringan secara berkelanjutan.