 |  |  |  |  |  |  |
| LAPOR BENCANA | BERITA TERBARU | BILAH PPID | PETA BENCANA | LAPOR VIA WA | DATA BENCANA | LAPOR PENGUNGSI |
Gempa Bumi
Sumber BMKG
Tanggal : 09 Jun 2026, Jam : 11:33:45 WIB
Magnitudo : 2.3 SR, Kedalaman : 5 km
Potensi : Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Wilayah : Pusat gempa berada di darat 18 km timur laut Kabupaten Bandung
Net Radio Pusdalops PB BPBD DIY: Menjaga Kesiapsiagaan dan Memperkuat Komunikasi Kebencanaan 24 Jam
Yogyakarta – Komunikasi yang cepat dan andal menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Untuk memastikan kesiapan jaringan komunikasi kebencanaan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD DIY secara rutin melaksanakan kegiatan Net Radio setiap hari pada pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan yang ditetapkan pada 12 November 2013 dan berlaku sejak 31 Desember 2013. Melalui Net Radio, BPBD DIY bersama BPBD kabupaten/kota, relawan, dan unsur terkait memastikan bahwa sistem komunikasi kebencanaan selalu siap digunakan sewaktu-waktu. Net Radio merupakan komunikasi radio terjadwal yang dilakukan melalui jaringan radio kebencanaan. Dalam kegiatan ini, operator radio dari berbagai wilayah melaporkan kondisi jaringan, menyampaikan informasi, serta melakukan koordinasi dengan stasiun pengendali yang berada di Pusdalops PB BPBD DIY. Pelaksanaan Net Radio memiliki beberapa tujuan utama, yaitu melakukan pengecekan kesiapan peralatan radio komunikasi, memperkuat koordinasi lintas sektor dan kabupaten/kota, mendiseminasikan informasi peringatan dini maupun informasi umum, menerima umpan balik dan laporan dari masyarakat, serta mendukung respons kedaruratan apabila terjadi bencana. Untuk mendukung kegiatan tersebut, digunakan berbagai perangkat komunikasi seperti radio pangkalan (base station), radio kendaraan (mobile radio), handy talky (HT), antena komunikasi, repeater, serta sumber daya cadangan berupa baterai, UPS, dan genset. Peralatan ini dirancang agar tetap dapat beroperasi meskipun terjadi gangguan pada jaringan komunikasi umum. Keberadaan jaringan radio kebencanaan memberikan manfaat yang sangat besar saat tanggap darurat bencana. Informasi dari lokasi kejadian dapat segera diteruskan kepada pusat kendali operasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Radio komunikasi juga mendukung koordinasi evakuasi, distribusi logistik, mobilisasi personel, serta pemantauan kondisi wilayah terdampak secara real-time. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, radio kebencanaan tetap memiliki peran yang tidak tergantikan. Berbeda dengan telepon seluler yang bergantung pada jaringan operator dan internet, radio komunikasi dapat digunakan secara langsung melalui frekuensi radio yang telah ditetapkan. Saat bencana menyebabkan gangguan listrik, kerusakan infrastruktur telekomunikasi, atau kepadatan trafik komunikasi, jaringan telepon seluler berpotensi mengalami kendala. Sebaliknya, radio komunikasi masih dapat beroperasi dengan dukungan antena, repeater, dan sumber daya cadangan. Selain itu, satu informasi yang disampaikan melalui radio dapat diterima secara bersamaan oleh banyak pengguna sehingga koordinasi lapangan menjadi lebih cepat dan efisien. Melalui pelaksanaan Net Radio setiap pagi dan malam, BPBD DIY terus menjaga kesiapan sistem komunikasi kebencanaan sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan daerah. Dengan jaringan komunikasi yang selalu siap, informasi dapat tersampaikan lebih cepat, koordinasi menjadi lebih efektif, dan respons penanganan darurat dapat dilakukan secara optimal demi keselamatan masyarakat. ...
Tingkatkan Kewaspadaan , Kominfo DIY - BPBD Bersinergi Pastikan Lingkungan Kerja Aman dari Pohon Lapuk
Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan kerja dan menjaga kenyamanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY melaksanakan kegiatan mitigasi bencana berupa pemangkasan pohon (pruning) rawan tumbang. Aksi preventif ini digelar pada Kamis (04/06) mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan mitigasi ini dipusatkan di area kantor Kominfo DIY yang beralamat di Komplek Taman Hiburan Rakyat, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Pemangkasan ini menyasar pohon-pohon yang dinilai berisiko tinggi demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Pemangkasan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan menindaklanjuti hasil asesmen pohon menyeluruh yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 19 Mei lalu. Pohon-pohon tersebut memiliki dimensi diameter sekitar 30 cm dengan ketinggian mencapai 15 meter. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kelima pohon tersebut tumbuh berjajar di antara area bangunan kantor. Posisi ini dinilai sangat rawan karena kabel listrik utama dan kabel jaringan internet berada sejajar dengan dahan-dahan pohon. Demi menghindari risiko korsleting listrik, gangguan konektivitas jaringan internet publik, maupun potensi pohon tumbang, tim asesmen mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemotongan pohon hingga ke pangkalnya. Berkat koordinasi yang solid dan pengawasan ketat, seluruh kegiatan mitigasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik di kantor Kominfo DIY. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat terus berjalan guna meminimalkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi atau pohon lapuk di fasilitas-fasilitas pemerintahan. ...
Dari Peringatan ke Aksi: DIY Perkuat Sistem IBF untuk Lindungi Masyarakat dari Risiko Bencana
Sistem peringatan dini yang cepat, mudah dipahami, dan mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Melalui pendekatan Impact-Based Forecasting (IBF), masyarakat tidak hanya menerima informasi ancaman cuaca ekstrem, tetapi juga memahami potensi dampak serta langkah aksi dini yang perlu dilakukan. Upaya tersebut menjadi fokus dalam “Lokakarya Implementatif Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Penguatan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” yang berlangsung selama tiga hari, 2–4 Juni 2026 di Yogyakarta dan diselenggarakan oleh WFP Indonesia bersama Kemenko PMK, BNPB, BMKG, dan Pemda DIY. Dalam sambutannya, BNPB menegaskan bahwa AMPD menjadi pembahasan penting dalam penguatan sistem peringatan dini nasional. WFP Indonesia berharap kegiatan ini mampu melahirkan kerangka IBF yang disepakati bersama untuk memperkuat respons terhadap peringatan dini berbasis dampak. Sementara BMKG menyampaikan bahwa pendekatan IBF merupakan rekomendasi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) agar informasi cuaca dan kebencanaan tidak hanya berfokus pada ancaman, tetapi juga dampak yang dapat diantisipasi masyarakat dan pemerintah. Kemenko PMK menambahkan bahwa bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat dikurangi melalui aksi dini yang tepat. Sedangkan BPBD DIY menekankan pentingnya gotong royong, sambatan, dan kemampuan adaptasi masyarakat DIY terhadap teknologi sebagai modal sosial dalam mendukung implementasi IBF. Selama dua hari pelaksanaan, peserta membahas penguatan sistem AMPD mulai dari regulasi, interoperabilitas data, hingga produk peringatan dini berbasis dampak. Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan integrasi “Satu Data DIY”, peningkatan lead time peringatan dini, pengembangan dashboard dan sistem digital terpadu, penggunaan data BMKG untuk sektor pertanian dan asuransi gagal panen, serta penguatan akses informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas. Selain itu, forum juga menyepakati pentingnya integrasi antarplatform informasi kebencanaan, penyajian informasi hingga tingkat desa/kelurahan, penggunaan kombinasi peta dan narasi teks dalam diseminasi peringatan dini, serta penyusunan trigger dan aksi dini lintas sektor yang lebih operasional. Pendekatan IBF juga diarahkan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis dampak melalui integrasi prakiraan cuaca, analisis risiko, dan rekomendasi aksi dini yang dapat langsung digunakan pemerintah daerah dan masyarakat. Pada hari ketiga, kegiatan difokuskan untuk mengintegrasikan hasil diskusi dua hari sebelumnya dengan kesiapan AMPD komunitas dan dukungan informasi IBF dari BMKG Yogyakarta. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, dan komunitas dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, interoperabilitas data, serta komponen peringatan dini bersama. Berbagai pembahasan meliputi kesiapan protokol komunitas di Gunungkidul dan Bantul, pemanfaatan data meteorologi dan klimatologi untuk AMPD, kebutuhan regulasi daerah, hingga finalisasi rekomendasi teknis dan tindak lanjut lintas sektor. Melalui lokakarya ini diharapkan terbangun sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat diterjemahkan menjadi aksi cepat, tepat, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan komunitas menghadapi bencana. ...
