Tanggal : 07 Feb 2023, Jam : 07:35:50 WIB
Magnitudo : 5.2 SR, Kedalaman : 10 km
Potensi : Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Wilayah : Pusat gempa berada di laut 66 km Tenggara Muarabinuangeun
Sebagai bentuk transparansi, kami meyediakan informasi publik sebagai berikut
Yogyakarta, 07 Februari 2023. Hasil rekapitulasi data kejadian kebencanaan D.I.Yogyakarta tahun 2022 update data per 23 Januari 2023 yang dihimpun BPBD DIY melalui Pusdalops PB BPBD DIY menunjukkan tren peningkatan kejadian kebencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 sebanyak 1.058 kejadian, tahun 2021 sebanyak 958 kejadian dan tahun 2022 sebanyak 1.817 kejadian kebencanaan, tidak termasuk laporan kejadian lainnya seperti laka sungai, bunuh diri dan lainnya yang dilaporkan ke Pusdalops BPBD DIY. Kejadian bencana di D.I.Yogyakarta selama tahun 2022 sebanyak 1.817 kejadian bencana, didominasi oleh kejadian gempa tidak terasa sebanyak 762 kejadian dan bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor sebanyak 707 kejadian. Kejadian tanah longsor tersebut terbanyak terjadi di Kulon Progo dengan jumlah 454 kali. Sebaran kejadian bencana secara umum selama tahun 2022 terbanyak di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 1.364 kejadian. Selain itu kejadian angin kencang sebanyak 147 kejadian, dengan kejadian terbanyak di kabupaten Sleman. Selain bencana hidrometeorologi terdapat pula kejadian kebakaran sejumlah 113 kejadian, dengan kejadian terbanyak di Kabupaten Sleman sejumlah 28 kejadian. Untuk kejadian banjir menjadi urutan ke-empat selama tahun 2022 sebanyak 70 kali, dengan kejadian banjir terbanyak terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 31 kejadian. Dampak dari kejadian bencana selama tahun 2022 antara lain 2.347 rumah rusak, 1.054 pohon tumbang, 532 infrastruktrur rusak, 417 bangunan tergenang, 276 jaringan listrik, telepon, internet rusak, 148 tempat usaha, 126 kendaraan, 91 fasilitas umum, 77 kandang ternak, dan 6.624 jiwa terdampak yang terdiri dari 64 luka-luka, 66 Meninggal Dunia, dan 699 mengungsi, nilai kerusakan fisik mencapai ± Rp. 266.735.898.000,- Dari data kejadian kebencanaan dan dampak yang terjadi di DIY dapat dijadikan evaluasi untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana ke depannya. BPBD DIY bersama BPBD Kabupaten/ Kota dan pihak swasta telah berupaya dalam pengurangan risiko bencana dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana), Kalurahan/ Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di seluruh DIY. Hingga tahun 2022 sebanyak 326 Destana dan Kaltana sudah terbentuk, sedangkan untuk SPAB telah terbentuk sebanyak 201 sekolah. Seluruh pihak dapat menjadikan data kebencanaan sebagai acuan mitigasi bencana dari skala Kalurahan, Kapanewon/ Kemantren, Kabupaten/ Kota. Diharapkan penyebarluasan informasi ini dapat menjadi bagian dari edukasi serta membuka kesadaran untuk berperan serta dalam melakukan mitigasi bencana dan meningkatkan kemampuan menciptakan kemandirian masyarakat dalam merespon kondisi lingkungan sekitar. (ekf/bert/as) ...
Yogyakarta, 17 Januari 2023. Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Riau Bidang Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh H. Parisman Ihwan, S.E., M.M. didampingi BPBD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan observasi ke BPBD DIY pada Selasa, 17 Januari 2023. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD DIY, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si., beserta Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kepala Bidang Penanganan Darurat bertempat di Ruang Rapat lantai 2 BPBD DIY. Kunjungan observasi ini bermaksud untuk mendapatkan masukan terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk peningkatan desa tangguh bencana di BPBD DIY. “Wilayah Riau yang cukup luas jadi BPBD Provinsi Riau perlu percepatan penanganan jika terjadi bencana salah satunya dengan desa tangguh bencana. Sehingga kami perlu gambaran perencanaan dan pelaksanaan desa tangguh bencana di DIY”, ungkap H. Parisman Ihwan, S.E., M.M ketua Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Riau. Menanggapi maksud kunjungan Komisi IV DPRD Riau, Kalaksa BPBD DIY mengawali sambutannya dengan menyampaikan situasi kebencanaan terkini di wilayah DIY mulai dari kebencanaan hidrometeorologi hingga pandemi PMK. “Wilayah DIY untuk saat ini kasus PMK dan Covid-19 sudah menurun, namun menindaklanjuti informasi dari BMKG bahwa bulan Desember 2022 sampai Februari 2023 berpotensi terjadi cuaca ekstrim di DIY yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi kemudian kami menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi DIY”, ujar Biwara Yuswantana. Hal ini sebagai langkah antisipasi BPBD DIY untuk dapat mengaktivasi sumber daya penanggulangan bencana jika terjadi bencana hidrometeorologi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga perlunya kolaborasi pentahelix. Selain itu, saat ini paradigma penanggulangan bencana lebih menitikberatkan preventif, yaitu upaya pengurangan risiko bencana. DIY memiliki berbagai ancaman bencana seperti letusan gunungapi, tanah longsor, gempa, tsunami, dll. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi risiko bencana dan menciptakan masyarakat tangguh bencana yaitu dengan membentuk Desa Tangguh Bencana atau Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di daerah rawan bencana. “Saat ini setidaknya telah lebih dari 300 Desa maupun Kelurahan di wilayah DIY yang telah dikukuhkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana) maupun Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana)”, ujar Biwara Yuswantana. Destana merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Setelah diskusi dan tukar pengalaman penanggulangan bencana, kunjungan observasi diakhiri dengan meninjau ruang kerja Pusdalops BPBD DIY. (nd) ...
Yogyakarta, 13 Januari 2023. BPBD DIY mengundang OPD secara daring maupun luring diantaranya Komisi A, Bappeda, BMKG, BPPTKG, BPBD Kabupaten/Kota, PK4L UGM, Forum PRB DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY untuk melaksanakan rapat forum OPD membahas penyusunan rancangan awal renstra 2022-2027 seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam lima tahun ke depan rencana penanggulangan bencana harapannya bisa tertuang dalam renstra 2022-2027. “Lima tahun ke depan kemana dan seperti apa terkait dengan Penanggulangan Bencana, bisa tertuang dalam renstra ini”, ucap Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. Beliau juga mengharapkan adanya masukan dari semua OPD khususnya FPRB dan Komisi A, serta tidak menutup kemungkinan dari para undangan, mengingat BPBD DIY tugasnya sebagai fasilitasi provinsi dan percepatan pelaksanaan serta bagaimana kolaborasi sinergi pentahelix antar OPD. Dalam paparannya beliau menyampaikan mengenai peran strategis Pemda dalam Penanggulangan Bencana antara lain menurunkan indeks risiko bencana melalui penyusunan regulasi kebijakan daerah, penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, menetapkan indikator kinerja utama terkait kebencanaan seperti IRBI atau IKD, implementasi SPM Sub Urusan Bencana, Kerjasama antar daerah dan peningkatan kapasitas SDM. “Sebagai daerah yang rawan bencana, penerapan SPM Sub Urusan Bencana sangat penting sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam melindungi warga dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan Pemda”, tambah beliau. Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana merupakan tujuan BPBD DIY dalam Renstra 2022-2027. Adapun sasarannya antara lain meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana dam meningkatkan Tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di BPBD DIY. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut BPBD DIY membuat rencana program, indikator dan target program untuk lima tahun ke depan antara lain Program penunjang urusan pemerintaah daerah Provinsi, program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran serta program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan. Hadir pula M. Taufik AR, S.IP, MPA selaku Koordinator Umum Forum PRB DIY sebagai narasumber pada rapat forum kali ini. Beliau menyampaikan perlunya kolaborasi pentaheliks dalam penanggulangan bencana di D.I.Yogyakarta. “Dalam penanggulangan bencana perlu berembug bersama (mahasiswa, pusat studi, dunia usaha, dll) menyepakati riset-riset yang bisa dikembangkan bersama, misalnya kejadian bencana yang lebih detail”, ujar pak Taufik. Melihat data kejadian bencana dari tahun ke tahun perlu dikaji ulang tingkat risikonya. Cascading dalam perencanaan. Perlu adanya assessment ulang terhadap seluruh populasi. “DIY menjadi supermarket bencana dengan 14 potensi bencana tetapi bisa menjadi Center of Excelent, dengan memperkuat basisdata dan knowledge management”, tambah beliau. Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T.,M.Si juga menambahkan terkait strategi mitigasi bencana. BPBD DIY perlu melakukakan pemetaan potensi bencana di DIY pada bulan Oktober sampai dengan Desember basisnya Kalurahan/Kelurahan. “Dengan pemetaan potensi bencana ini kita akan tahu apa yang kita kerjakan selama lima tahun ke depan berdasarkan pada penelitian ilmiah”, ucap beliau. Dari sisi Pencegahan dan kesiapsiagaan kerja kerasnya sudah nampak semua bekerja dengan baik dengan terbentuknya KTB, Kaltana, Katana dan Destana. Kemudian manajemen kedaruratan di DIY sudah baik, untuk peralatan, logistik dan teknologi secara keseluruhan sudah memadai. Dalam penanggulangan bencana juga diperlukan kerjasama pentahelix dan partisipasi masyarakat. Dalam Renstra BPBD DIY yang menjadi prioritas antara lain pemetaan potensi bencana, pemetaan potensi sumber daya, Pendidikan wujudkan masyarakat Tangguh, Pendidikan wujudkan ASN memiliki paradigma tentang pentingnya mitigasi bencana dan perlunya meningkatkan kerjasama antar pihak baik dengan instansi pemerintah dan non pemerintah. Acara rapat forum OPD dilanjutkan dengan diskusi yang diharapkan adanya masukan dari OPD lain untuk kelanjutan program penanggulangan bencana BPBD DIY yang lebih baik. (ekf) ...