Pencarian Data

Kata Kunci
Tahun
Kategori
Urutan
 

HASIL PENCARIAN

Total hasil pencarian 41 data

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Penanganan Darurat Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara rinci mengatur alur kerja dan tahapan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ/SPJ) untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Bidang Penanganan Darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan administrasi yang tertib. Prosedur ini melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari perintah atasan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban, pengumpulan semua dokumen pendukung oleh staf, penyusunan laporan SPJ, hingga proses verifikasi kelengkapan oleh PUMK (Pembantu Urusan Moneter dan Keuangan) dan pemeriksaan berjenjang oleh Kasubid, Kepala Bidang, hingga Kepala Pelaksana sebelum akhirnya diserahkan ke Subbagian Keuangan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Subbid Kesiapsiagaan Bencana

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Subbid Kesiapsiagaan Bencana Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Sosialisasi/Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur dua alur kerja utama di Subbidang Kesiapsiagaan: (1) Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Kesiapsiagaan Bencana kepada masyarakat dan (2) Pelaksanaan Kajian terkait Kesiapsiagaan Bencana. Prosedur ini merinci setiap tahapan secara sistematis, mulai dari perintah atasan, rapat koordinasi tim, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan data, penyusunan draf laporan atau materi, hingga pelaksanaan seminar atau sosialisasi dan pendokumentasian akhir kegiatan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Subbid Pencegahan

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Subbid Pencegahan Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja dan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di lingkungan Subbidang Pencegahan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kegiatan PRB dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah yang sistematis, mulai dari pembuatan konsep dan jadwal kegiatan, penyusunan surat pemberitahuan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga proses dokumentasi akhir sebagai bahan pelaporan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang RR (Ekonomi)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang RR (Ekonomi) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi pasca bencana Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berfokus pada pemulihan sektor sosial ekonomi, sosial budaya, dan lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah sistematis, mulai dari rapat koordinasi awal untuk menyusun rencana, penyusunan dokumen program, pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengendalian dan monitoring, hingga penyusunan laporan akhir dan pengarsipan dokumen.  

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Logistik dan Peralatan

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Logistik dan Peralatan Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengelolaan data logistik penanggulangan bencana (PB) Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja pengelolaan data logistik dan peralatan (logpal) di lingkungan BPBD DIY. Tujuannya adalah untuk memastikan data logistik selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari perintah atasan, pengumpulan dan analisis data oleh staf, rapat pembahasan, hingga penyusunan draf laporan data logistik yang kemudian diperiksa dan disahkan secara berjenjang oleh Kepala Bidang dan Kepala Pelaksana.  

2020

Standar Operasional Prosedur Subbid Peralatan PB

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Subbid Peralatan PB Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengelolaan Peralatan PB Saat Siaga Darurat Bencana Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja dan tahapan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana (PB) selama fase siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan semua peralatan siap digunakan, dimobilisasi secara cepat dan tepat, serta tercatat penggunaannya secara akuntabel. Prosedur ini merinci langkah-langkah untuk setiap fase, mulai dari pengecekan kesiapan alat, proses permohonan dan pengeluaran alat dari gudang, hingga pelaporan kondisi dan pengembalian alat setelah digunakan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Sekretariat Subbag Keuangan

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Sekretariat Subbag Keuangan Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penyusunan Program Kerja Subbagian Keuangan Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal di lingkungan Sekretariat, Subbagian Keuangan BPBD DIY, yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara rinci mengatur alur kerja dan tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pelaporan keuangan berjalan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah yang melibatkan berbagai peran di subbagian keuangan, mulai dari pengumpulan data realisasi anggaran, penyusunan neraca lajur, pembuatan konsep Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hingga verifikasi dan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) oleh Kepala Pelaksana sebelum laporan final dicetak dan didokumentasikan.  

2019

LPPD 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Judul :  Kejadian Bencana Dan Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini menganalisis tren kejadian bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung tinggi berdasarkan data series 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian bencana, dari 888 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.389 kejadian pada tahun 2019. Selain penanggulangan bencana alam, dokumen ini juga mencakup upaya antisipasi gangguan ketertiban dan keamanan (konflik sosial), yang secara khusus dialokasikan melalui anggaran APBD DIY sebesar Rp. 3.982.923.450,- untuk kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada Tahun Anggaran 2019. Dalam penanggulangannya, peran aktif aparat keamanan, baik dari unsur TNI maupun Kepolisian, bersama pemerintah daerah selalu ditekankan dalam mengatasi potensi konflik yang terjadi di masyarakat.    

2019

Lokasi Destana 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Daftar Lokasi Desa Tangguh Bencana/Kampung Tangguh Bencana Judul :  Desa Tangguh Bencana Di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini merangkum data pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) di DIY hingga tahun 2019. Kegiatan ini telah dilaksanakan di DIY sejak tahun 2012, didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 dan SNI 8357:2017. Hingga data ini dicatat, total Destana/Katana yang telah terbentuk di seluruh DIY mencapai 243 desa/kelurahan. Pendanaan program bersumber dari APBD DIY (119 lokasi), APBD Kabupaten/Kota (63), APBN (17), dan sumber Lain-lain (44). Sebaran Destana/Katana di kabupaten/kota di DIY adalah: Kota Yogyakarta (31), Kabupaten Bantul (43), Kabupaten Kulon Progo (43), Kabupaten Sleman (58), dan yang paling banyak berada di Kabupaten Gunungkidul (68 lokasi).    

2019

Laporan SKM 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Judul :  Survei Kepuasan Masyarakat BPBD DIY Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini merupakan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disahkan pada Oktober 2019 sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan penyelenggara layanan yang diukur dari tingkat kepuasan penerima layanan BPBD DIY. Pelaksanaan survei ini berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019. Secara umum, seluruh 9 unsur pelayanan yang disurvei, termasuk layanan Informasi Publik, Pengaduan, serta Teknis Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana, berada dalam kategori Baik atau Sangat Baik. Berdasarkan peringkat unsur pelayanan, tingkat kepuasan responden paling tinggi dicapai pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan unsur yang mendapat nilai terendah adalah Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang diberikan dalam laporan ini adalah perlunya perbaikan sarana prasarana, peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan.