Pencarian Data

Kata Kunci
Tahun
Kategori
Urutan
 

HASIL PENCARIAN

Total hasil pencarian 39 data

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pengelolaan Keuangan)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pengelolaan Keuangan) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengelolaan Keuangan Kegiatan Bidang Penanganan Darurat Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur alur dan mekanisme pengelolaan keuangan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bidang Penanganan Darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penganggaran, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan dokumen perencanaan seperti DPA dan RPOK. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari pengajuan kebutuhan anggaran oleh staf, verifikasi ketersediaan anggaran oleh PUMK, persetujuan oleh Kasubbid dan Kepala Bidang, penyerahan anggaran, hingga proses penyusunan dan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setelah kegiatan selesai dilaksanakan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pengelolaan BBM Operasional)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pengelolaan BBM Operasional) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengelolaan BBM untuk Operasional Kesiapsiagaan Darurat Bencana Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional di lingkungan Bidang Penanganan Darurat, guna memastikan kesiapan dalam merespons kondisi darurat bencana. Prosedur ini mencakup serangkaian langkah yang terstruktur, mulai dari penyusunan rencana kebutuhan BBM rutin, proses pengajuan dan persetujuan permintaan voucher BBM secara berjenjang dari Kasubbid Kedaruratan hingga Kasubid Peralatan, penyerahan voucher kepada Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga mekanisme penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban setelah BBM digunakan. Dokumen ini juga menekankan bahwa jika prosedur tidak diikuti, dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan bahkan membahayakan petugas di lapangan.  

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pelaksanaan Sub Kegiatan)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Pelaksanaan Sub Kegiatan) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pelaksanaan Sub Kegiatan Bidang Penanganan Darurat Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang disahkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini mengatur alur kerja dan tahapan pelaksanaan sub-kegiatan di lingkungan Bidang Penanganan Darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kegiatan berjalan secara terstruktur, terencana, dan akuntabel. Prosedur ini mencakup 12 langkah utama, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, yang meliputi: perintah dari Kepala Bidang, rapat awal tim, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses persetujuan berjenjang hingga Kepala Pelaksana, rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan sesuai KAK, hingga penyusunan dan pengarsipan laporan akhir kegiatan.  

2020

SK Standar Operasional Prosedur BPBD DIY

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     SK Standar Operasional Prosedur BPBD DIY Judul   :   Keputusan Kepala Pelaksana BPBD DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si., pada tanggal 24 Januari 2019. Keputusan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sebagai pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan BPBD DIY dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya SOP ini dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan, kepastian, dan pola tindakan yang sistematis dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Rincian dari SOP internal tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  

2020

Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Monev Kegiatan)

Informasi Setiap Saat

Dokumen   :     Standar Operasional Prosedur Bidang Penanganan Darurat (Monev Kegiatan) Judul   :   Standar Operasional Prosedur (SOP): Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Penanganan Darurat` Kategori   :   Informasi Setiap Saat Tahun    :   2020 Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBD DIY yang ditetapkan pada Januari 2019 oleh Kepala Pelaksana saat itu, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si. SOP ini secara spesifik mengatur alur kerja untuk pengendalian, monitoring, dan evaluasi (monev) seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan untuk mengidentifikasi kendala yang ada. Prosedur ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perintah Kepala Bidang, persiapan bahan dan pengisian blangko monev oleh staf, analisis data, rapat pembahasan, hingga penyusunan draf laporan yang kemudian dikoreksi dan diserahkan kepada Kepala Pelaksana.  

2019

LPPD 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Judul :  Kejadian Bencana Dan Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini menganalisis tren kejadian bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung tinggi berdasarkan data series 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian bencana, dari 888 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.389 kejadian pada tahun 2019. Selain penanggulangan bencana alam, dokumen ini juga mencakup upaya antisipasi gangguan ketertiban dan keamanan (konflik sosial), yang secara khusus dialokasikan melalui anggaran APBD DIY sebesar Rp. 3.982.923.450,- untuk kegiatan Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada Tahun Anggaran 2019. Dalam penanggulangannya, peran aktif aparat keamanan, baik dari unsur TNI maupun Kepolisian, bersama pemerintah daerah selalu ditekankan dalam mengatasi potensi konflik yang terjadi di masyarakat.    

2019

Lokasi Destana 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Daftar Lokasi Desa Tangguh Bencana/Kampung Tangguh Bencana Judul :  Desa Tangguh Bencana Di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini merangkum data pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) di DIY hingga tahun 2019. Kegiatan ini telah dilaksanakan di DIY sejak tahun 2012, didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 dan SNI 8357:2017. Hingga data ini dicatat, total Destana/Katana yang telah terbentuk di seluruh DIY mencapai 243 desa/kelurahan. Pendanaan program bersumber dari APBD DIY (119 lokasi), APBD Kabupaten/Kota (63), APBN (17), dan sumber Lain-lain (44). Sebaran Destana/Katana di kabupaten/kota di DIY adalah: Kota Yogyakarta (31), Kabupaten Bantul (43), Kabupaten Kulon Progo (43), Kabupaten Sleman (58), dan yang paling banyak berada di Kabupaten Gunungkidul (68 lokasi).    

2019

Laporan SKM 2019

Informasi Setiap Saat

Dokumen :  Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Judul :  Survei Kepuasan Masyarakat BPBD DIY Kategori : Informasi Setiap Saat Tahun : 2019 Nomor :  - Keterangan : Dokumen ini merupakan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disahkan pada Oktober 2019 sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan penyelenggara layanan yang diukur dari tingkat kepuasan penerima layanan BPBD DIY. Pelaksanaan survei ini berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019. Secara umum, seluruh 9 unsur pelayanan yang disurvei, termasuk layanan Informasi Publik, Pengaduan, serta Teknis Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana, berada dalam kategori Baik atau Sangat Baik. Berdasarkan peringkat unsur pelayanan, tingkat kepuasan responden paling tinggi dicapai pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan unsur yang mendapat nilai terendah adalah Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang diberikan dalam laporan ini adalah perlunya perbaikan sarana prasarana, peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan.      

2019

RENCANA KONTIGENSI MERAPI

Informasi Setiap Saat | Kajian Kebencanaan

Dokumen   :     Kajian Kebencanaan dan Rencana Kontingensi Judul   :   Rencana Kontingensi (Renkon) Merapi Tingkat DIY Kategori   :   Informasi Tiap Saat Tahun    :   2019  Nomor   :   - Keterangan         :   Dokumen ini disusun guna menjadi acuan operasional penanganan situasi kedaruratan siklon tropis secara efektif, efisien dan sesuai peraturan perundangan di wilayah DIY. Substansi pokok dalam dokumen adalah tentang kebijakan, strategi, arah tindak taktis, pembagian peran-tugas, dan mekanisme mengerahkan sumber daya dalam penanganan kedaruratan. Orientasi implementasi dokumen ini akan menggaransi perlindungan masyarakat dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Rencana kontingensi ini juga memastikan proses partisipatoris dan kolaboratif melalui keterlibatan seluruh unsur pentahelix. Tatalaksana penanganan kedaruratan dalam rencana kontingensi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan skenario kejadian dan perkiraan/asumsi dampak langsung bencana. Sebagai perangkat kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan penanggulangan kedaruratan bencana, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan dipahami sebagai pedoman bagi seluruh aktor kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah DIY.