Yogyakarta, 19 Juli 2023. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 14 potensi bencana yang disebabkan oleh alam, non alam, dan sosial. Cara menyikapinya harus memiliki kemampuan dan kapasitas, maka akan memberi ketangguhan, tutur Kabid PK pada saat talkshow di Jogja TV (18/07).

Kabid PK menyampaikan bahwa ketika terjadi bencana, Masyarakat itu sendiri yang terdampak awal dan merespon, sehingga pendekatannya langsung ke Masyarakat agar akuntabilitasnya terukur, efektif dan efisien, dibatasi dengan lingkungan administrasi yang paling dekat otonominya adalah Kalurahan.

“Pak Lurah itu memimpin, pengelolaan sumber daya, kemudian meningkatkan ketangguhan di tingkat kalurahan disebut Kalurahan Tangguh Bencana”, ujar beliau.

Dijelaskan bahwa Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) adalah program dari pemerintah  dalam hal ini BPBD agar Masyarakat memiliki kemampuan dalam menghadapi potensi bencana yang ada di tingkat Masyarakat, mampu menghindar dari potensi ancaman yang ada, dengan kemampuannya yang ada di tingkat Masyarakat itu.

Pembelajaran dari kejadian gempa tanggal 30 Juni kemarin, Pendekatan kalurahan Tangguh bencana dengan kemampuan sumber daya lokalnya yaitu bergotong royong.

“Sumber daya, gotong royong menjadi nyawa ketika terjadi bencana masyarakat Bersatu untuk gotong royong, namun dalam eskalasi tertentu tingkat kerusakan dll kemudian ada kajian yang perlu dukungan BPBD, yang berhubungan dengan kajian kebencanaan dan anggaran yang di atas skala sedang perlu support BPBD, agar kesiapsiagaan masyarakat selalu terjaga perlu motivasi, gunanya pendampingan dari BPBD”, kata Lurah Pacarejo.

Danang menyampaikan informasi ada dua sumber, pertama sumber setempat yaitu langsung kepada pimpinan wilayah, tetapi yang sifatnya umum dan dampaknya besar bisa menghubungi call center Pusdalops yang beroperasi 24 jam di nomor (0274) 555585 dan whatsapp (0274) 555584 atau media sosial BPBD DIY yang selalu dimonitor setiap hari yaitu informasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Selain itu terdapat nomor-nomor dari Lembaga yang lain missal BMKG, Basarnas, kepolisian, dll.

Upaya preventif kepada Masyarakat sekarang paradigmanya sudah berubah, penanggulangan bencana tidak saat terjadi, tetapi harus siap sebelumnya, salah satunya dengan pembentukan kaltana, mitigasi struktur dan non struktur. Ancaman bencana satu dengan yang lain karakternya berbeda, sehingga perlu disiapkan pelatihan yang berbeda sebelum terjadi bencana.

“Walaupun masyarakat kami cenderung sudah siap dalam gotong royong, siap dalam tanggap bencana, namun demikian tetap mengharapkan bimibingan dan support dari BPBD, bagaimanapun juga BPBD adalah yang punya leading sector tentang penanganan bencana sehingga hal-hal yang tidak mampu ditangani Masyarakat agar mendapat solusinya”, ucap Lurah Pacarejo.

Diungkapkan Kabid PK diakhir talkshow bahwa Masyarakat selalu memiliki kesiagaan di dalam penanggulangan bencana di bawah kepemimpinan pemimpin wilayah. “Mereka sudah punya program kaltana. DIY sudah terbentuk 332 Kaltana dari 438 kalurahan”, tambah beliau.

Harapan Lurah Pacarejo untuk seluruh warga masyarakat di D.I.Yogyakarta khususnya di Gunungkidul bahwa bencana tidak pakai undangan sehingga kesiapsiagaan itu penting sekali sehingga tidak perlu komando. Intinya kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari diri pribadi, keluarga dan Masyarakat.