Yogyakarta, 22 Mei 2021. Setelah masa libur lebaran Riris Andono Ahmad Pakar Epidemiologi UGM berpesan agar menjalankan dua hal. Pertama selalu menjaga 5 M dan sadar untuk tes Covid-19 sebagai bentuk tanggung jawab kita pernah berinteraksi dengan orang positif Covid-19 atau bergejala. “Menghindari kerumuman itu mantra yang digunakan selama pandemi. Kedua cukup aware apakah pernah kontak dengan orang sakit atau bergejala. Kita harus punya kesadaran untuk tes. Semakin kurangi mobilitas ketemu dengan orang-orang, itu bagian dari tanggung jawab kita,” katanya di 101,3 Starjogja FM.

Riris Andono mengatakan ia mengapresiasi pemerintah yang dapat menahan masyarakat tidak mudik di tahun ini. Walaupun masih tetap ada yang mudik duluan bahkan ada yang menerobos penyekatan pemerintah.

“Melihat data dari pemerintah sebenarnya sangat signifikan yang tidak mudik. Dengan tidak ada mudik lebaran tapi mobilitas kampung tinggi maka penularan akan terjadi,” katanya.

Menurutnya saat waktu mudik lebaran kemarin pemerintah terhitung berhasil mengurangi mudik. Namun, interaksi sosial yang tinggi maka akan ada peningkatan yang tinggi beberapa minggu kedepan.

“Pemerintah perlu ada persiapan (fasilitas medis) melebihi tempat yang ada sekarang. Kalau tidak terjadi syukur, tapi jangan sampai kelabakan seperti di bulan sebelumnya,” katanya.

Ia mengatakan kasus Covid-19 di DIY naik turun setelah di 200 kasus turun di 90 kasus dan sekarang naik di 200 kasus lagi. Ia ingin pemerintah melihat ini sebagai bentuk persiapan dalam layanan kesehatan sehingga mengurangi angka kematian akibat Covid-19.

“Dinas sudah tahu maka dengan tambahan kasus maka perlu tambahan fasilitas. Itu seharusnya sudah perlu disiapkan, termasuk sistem rujukan agar ringkas sehingga lebih cepat penanganannya,” katanya.

Sistem rujukan yang cepat menjadi sangat penting nantinya jika terjadi penambahan kasus yang tinggi karena akan meringankan. Sebab, ia menyebut jika kasus Indonesia mencapai 10 ribu perhari itu sudah kewalahan termasuk di DIY yang waktu itu 400 kasus sudah kewalahan.

“Sekarang kalau bicara cukup atau tidak tergantung penyebarannya,” katanya.

Riris Andono berkaca pada kasus di India yang naik sangat signifikan bahkan disebut sebagai tsunami Covid-19. Saat itu India disebut berhasil menekan Covid-19 terlalu jumawa merasa berhasil taklukan Covid-19.

India itu dipuji angka vaksinasi paling cepat dan ada penurunan sangat drastis dari puncak pertama. New Delhi itu mendekati angka herd immunity. Bulan April itu sudah memvaksinasi 120 juta itu kan cepat, kalau dibandingkan penduduknya 1,5 M itu masih jauh. Pemerintah masih terlalu pede dan menteri kesehatan juga pede. Lalu protokol kesehatan diabaikan,” katanya.

Ia berpesan kepada pemerintah dan warga negara Indonesia untuk berkaca dari kasus India. Agar tidak mengabaikan protokol kesehatan dan tetap menjaga 5M.

“India ada festival keagamaan dengan kepadatan dan tanpa masker, khumb mela itu kan jutaan orang yang memicu penularan yang sangat cepat. Sekian juta orang mengumpul secara bersamaan. Hal inilah yang waktu itu membuat pemerintah meniadakan mudik,” katanya.

Ia mengatakan saat ini pandemi Covid-19 yang dihadapi tidak hanya penyakitnya. Namun juga informasi yang beredar yang cukup masif.

“Kadang kurang terkomunikasikan dengan baik. Pandemi itu tidak hanya penyakit tapi juga informasi. Ternyata informasi banyak itu bisa melumpuhkan,” katanya.

Ia hanya menekankan satu hal, bahwa pemilik pemilik risiko adalah inividu itu sendiri. Maka menjaga diri sendiri tidak terkena Covid-19 denga melakukan 5M maka akan menjaga orang sekitarnya.

“Kalau tidak ingin tertular maka jaga diri kita. Ketika kita tertular maka kita risiko bagi orang terdekat kita. Akan sangat lebih mudah untuk mengelola risiko kita daripada dengan risiko dengan beberapa orang di sekitar kita,” katanya.

Menurutnya, banyak orang beranggapan jika vaksin akan menjadi jalan cepat tumbuhnya herd immunity. Namun melihat kondisi di Indonesia maka akan sangat sulit untuk tercapai herd immunity dalam waktu dekat.

“Secara faktual akan sulit mencapai herd immunity di Indonesia kita butuh 70% di Indonesia itu sekitar 185 juta kalau durasi imunitas itu satu tahun, vaksinya maka 185 juta itu harus mendapatkan vaksin selama 1 tahun. Sementara 4 bulan baru mencapai 3% jadi 8 bulan lagi akan sulit mencapainya,” katanya.