Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki beragam bentang lahan, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Keragaman tersebut tentu saja diikuti dengan  karakteristik geografis yang beragam, termasuk gunung berapi, sungai, dan pantai. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana tahun 2022-2026, DIY memiliki 14 ancaman bencana, yakni banjir, banjir bandang, covid-19, cuaca ekstrem, epidemi wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, letusan gunung api, likuefaksi, tanah longsor dan tsunami. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 adalah:

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah, dimana BPBD DIY bertanggung jawab dalam menyusun rencana penanggulangan bencana daerah yang meliputi rencana induk, rencana operasional, dan rencana tanggap darurat.

2. Pelaksanaan penanggulangan bencana, yaitu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk dalam hal ini adalah pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana.

3. Koordinasi dengan instansi terkait, dalam pelaksanaan ketugasan BPBD DIY juga diharapkan mampu berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional, dalam rangka penanggulangan bencana. Hal ini mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor terkait lainnya.

4. Pengumpulan dan pengolahan data bencana, pengumpulan dan pengelolaan data bencana, termasuk data mengenai kerugian materiil dan korban bencana merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.

5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

7. Pelaporan dan koordinasi dengan BPBD provinsi dan pusat dalam rangka mendapatkan dukungan dan bantuan dalam penanggulangan bencana.

Dengan mengetahui jenis-jenis ancaman bencana dan tugas fungsinya, BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta di tuntut untuk dapat mengembangkan strategi penanggulangan yang sesuai, untuk meningkatkan kewaspadaan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memitigasi dampak bencana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks tugas dan fungsi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, BPBD akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sesuai dengan dampak bencana yang terjadi. Dalam penanganan bencana yang memerlukan keahlian kontruksi maka BPBD DIY akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk penanganan bencana yang bersifat social akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan dinas teknis terkait lainnya, sehingga penanganan bencana dapat berjalan dengan maksimal, baik pada pra bencana, saat bencana, maupun pascabencana.

Pola ancaman yang bencana telah mengalami perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan kebakaran hutan. Selain itu, urbanisasi yang cepat dan peningkatan populasi manusia juga telah menyebabkan peningkatan risiko bencana seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kerentanan infrastruktur, dan kurangnya kesadaran akan tata ruang yang aman. Perubahan ini menekankan pentingnya mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, dan adaptasi untuk menghadapi ancaman bencana yang terus berubah. Dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memiliki pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menghadapi perubahan tersebut. Hasil penelitian Nsenduluka, E. & Shee, H.K. (2009) dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pendekatan individu, kelompok, dan organisasi dalam menghadapi perubahan. Perubahan- perubahan terkait kebencanaan memang telah terjadi dan terus berproses salah satunya yaitu adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Paradigma penanggulangan bencana telah berubah dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan proaktif yang lebih holistik.

Adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana ini tidak akan lepas dari munculnya beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi. Beberapa tantangan utama tersebut adalah adanya perubahan pola bencana dimana perubahan iklim dan faktor lingkungan lainnya telah menyebabkan perubahan pola bencana, seperti meningkatnya intensitas banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam penanggulangan bencana, Kompleksitas bencana dimana bencana seringkali melibatkan banyak aspek, seperti kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan, sehingga dalam menangani kompleksitas ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, dan yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana seringkali menemui tantangan, termasuk kurangnya kesadaran akan risiko bencana dan kurangnya partisipasi aktif.

Sebelumnya, penanggulangan bencana cenderung bersifat reaktif, dimana respon terhadap bencana dilakukan setelah bencana terjadi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengalaman dari bencana-bencana sebelumnya, pendekatan ini mulai bergeser. Kini, terdapat upaya untuk lebih fokus pada mitigasi bencana, yaitu upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, persiapan, dan respons terhadap bencana menjadi lebih ditekankan. Penguatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi bagian penting dari pergeseran paradigma ini. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman bencana dengan pendekatan yang lebih proaktif. Misalnya, melalui program-program pendidikan dan pelatihan keselamatan bencana, penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan infrastruktur tahan bencana, dan penggunaan teknologi untuk peringatan dini dan manajemen bencana. Pergeseran paradigma ini menekankan pentingnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman bencana. Diharapkan dengan adanya perubahan paradigma ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Kondisi tersebut menjadikan pentingnya sebuah pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Artinya bahwa penanggulangan bencana dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Beberapa yang mungkin dapat dilakukan yaitu pendekatan individu yang digambarkan dalam hasil penelitian Nsenduluka, E. & Shee, H.K. (2009) dimana desain intervensi yang diterapkan melibatkan pendekatan individu, kelompok, dan organisasi untuk memahami hubungan antara iklim organisasi dan perilaku berorientasi pada perubahan. Pola pendekatan ini dimungkinkan dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan sikap dan perilaku adaptif individu yang terlibat dalam penanganan bencana melalui pengembangan budaya pembelajaran individu, penilaian kinerja yang efektif, dan dukungan manajemen yang kuat, selanjutnya pendekatan kelompok yang digambarkan dalam penelitian Nsenduluka, E. & Shee, H.K. (2009) dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun kerjasama dan dukungan antar anggota tim dalam menghadapi perubahan yang dapat dilakukan dengan membangun identifikasi dengan kelompok kerja, mempromosikan perilaku kewarganegaraan organisasi yang berorientasi pada perubahan, dan meningkatkan kohesivitas kelompok. Untuk pendekatan organisasi yang digambarkan dalam hasil penelitian ini dapat membantu badan penanggulangan bencana daerah dalam mengembangkan iklim organisasi yang mendukung perubahan dengan membangun budaya pembelajaran organisasi, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan, dan mengintegrasikan nilai-nilai perubahan dalam sistem pengelolaan kinerja organisasi. Teori lain yang dapat menjadi penguat dalam melakukan perubahan yaitu Teori Transisi Perubahan oleh William Bridges 1991, membahas tentang bagaimana individu dan organisasi dapat mengelola proses transisi saat menghadapi perubahan.

Dengan menerapkan pendekatan individu, kelompok, dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan responsivitas mereka dalam menghadapi perubahan. Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi, Pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan dan kesadaran, sehingga masyarakat dapat lebih memahami risiko bencana dan cara menghadapinya, Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menghadapi kompleksitas bencana, Penyusunan rencana adaptasi terhadap perubahan pola bencana, seperti infrastruktur tangguh bencana dan sistem peringatan dini yang efektif, Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kapasitas masyarakat lokal dan petugas penanggulangan bencana dapat membantu menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa bentuk upaya tersebut telah banyak dilakukan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta melalui beberapa program kegiatannya adalah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana bagi masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu seperti relawan, petani, nelayan, dan lain-lain.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi bencana, Sosialisasi Pengetahuan Bencana kepada masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu agar masyarakat lebih memahami potensi bencana di daerahnya dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di tingkat desa atau kelurahan, kelompok-kelompok ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat saat terjadi bencana serta melakukan evakuasi dan pertolongan pertama dan  penyediaan Alat Perlindungan Diri bagi masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu, seperti masker, pakaian pelindung, dan perlengkapan evakuasi. Dimana secara umum program-program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan kelompok dalam menghadapi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah melalui BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi pergeseran paradigma penanggulangan bencana menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang tanggap, tangkas dan tangguh.

Penulis :

1) Nur Dwi Jayanto, S,Si

(Mahasiswa MM UPN Veteran Yogyakarta)

2) Dr. Dra. Purbudi Wahyuni, MM

(Dosen MM UPN Veteran Yogyakarta)

Tinjauan Pustaka

Nsenduluka, E. & Shee, H.K. (2009) Organisational and group antecedents of work group service innovativeness. Journal of Management & Organization, 15(4), 438 – 451. Available from: https://doi.org/10.5172/jmo.15.4.438.

Bridges, W. (1991) Managing Transitions: Making the Most of Change. Cambridge, MA: Da Capo Press.